Zonakepri.com – Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di beberapa wilayah Kota Tanjungpinang dilaporkan menghentikan sementara distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sejumlah sekolah.
Penghentian layanan ini memicu perhatian publik karena MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan kualitas gizi peserta didik.
Salah satu sekolah tingkat SMPN 17 yang berlokasi di Jl. Handjoyo Putro mengungkapkan pihaknya tidak menerima distribusi MBG selama 2 hari. Demikian juga penghentian MBG disekolah yang lain salah satu SDN 015 Tanjungpinang Timur dan lainnya dalam beberapa hari ini.
Akademisi sekaligus pengamat kebijakan sosial dari STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka, menilai penghentian distribusi tersebut sangat disayangkan.
Menurutnya, setiap SPPG seharusnya telah memiliki perencanaan matang dan mitigasi risiko sejak awal sebelum mengajukan diri sebagai penyedia layanan dapur MBG.
Ia menegaskan bahwa SPPG tidak bisa semata-mata memandang program MBG dari sisi hitung-hitungan bisnis. Sebab, program pemerintah memiliki mekanisme anggaran dan pembayaran yang berbeda dengan sektor swasta, sehingga perlu kesiapan operasional dan cadangan pembiayaan.
“Sejak awal pengajuan, penyedia dapur MBG seharusnya sudah siap dengan berbagai konsekuensi, termasuk kemungkinan keterlambatan mekanisme pembayaran. Jangan sampai ketika ada kendala anggaran lalu pelayanan ke sekolah dihentikan sepihak,” ujarnya, Sabtu (7/2/2025).
Endri juga menyoroti bahwa penghentian distribusi berdampak langsung pada siswa yang menjadi penerima manfaat.
Padahal, program MBG dirancang sebagai investasi jangka panjang pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju target Indonesia Emas 2045.
“Selain berdampak pada kualitas gizi anak, program MBG juga memiliki efek ekonomi berantai karena melibatkan banyak sektor, mulai dari penyedia bahan pangan, petani, nelayan, hingga jasa distribusi,” lanjutnya.
Dengan demikian, keberlanjutan layanan menjadi kunci agar tujuan program tetap tercapai. Terkait adanya anggapan bahwa penghentian distribusi bisa menghemat biaya operasional penyedia, Endri menilai hal itu tidak bisa dijadikan alasan pembenaran.
Ia menekankan bahwa komitmen pelayanan harus tetap diutamakan ketika penyedia sudah menyatakan kesanggupan bergabung dalam program.
Ia menyarankan, jika ada SPPG yang sudah tidak sanggup menjalankan kewajiban, sebaiknya secara terbuka menyatakan mundur dan menutup operasional dapur MBG.
Dengan begitu, instansi terkait dapat segera menunjuk penyedia lain agar distribusi makanan ke sekolah tidak terhenti berlarut-larut.
“Jangan sampai siswa menjadi pihak yang dirugikan karena ketidaksiapan penyedia. Lebih baik mundur jika memang tidak mampu, agar bisa digantikan oleh pihak lain yang lebih siap,” pungkasnya.(Ki)