Zonakepri.com-Antrean lori untuk membeli solar subsidi di sejumlah SPBU di Kota Tanjungpinang telah terjadi setiap hari dalam kurun waktu beberapa minggu ini.
Sejumlah SPBU sering terlihat antrean lori untuk membeli solar subsidi dalam beberapa minggu terakhir. Diantaranya SPBU Km 10, SPBU Batu Hitam, SPBU Km 3, juga SPBU km 7.
Pengemudi lori setiap hari mengantri di sekitar SPBU sekitar 2 jam. Menunggu tiba giliran, beberapa pengemudi lori ada yang membeli makan atau minuman. Selanjutnya makanan atau minuman dimakan saat duduk di kursi kemudi. Namun ada juga pengemudi yang hanya duduk di kursi pengemudi sambil nunggu giliran antrean berjalan menuju SPBU.
Pantauan SPBU yang terjadi antrean solar subsidi pada Jumat 16 Oktober 2026 berada di KM 8 atas, Km 10 dan SPBU Batu Hitam Tanjungpinang. Sementara SPBU di Km 3 yang biasanya terjadi antrean, hari ini tidak terjadi antrean.
Salah satu pengemudi lori Fauzi mengaku telah mengantri selama dua jam untuk membeli solar subsidi sebanyak 60 liter di SPBU Batu Hitam. “Sudah dua jam mengantri untuk membeli solar subsidi sebanyak 60 liter,”sebutnya.
Menurut Fauzi, mengantri solar subsidi memperlambat kerja dan membuang waktu hanya duduk di kursi kemudi selama dua jam.
Sementara itu, pengawas SPBU Batu Hitam Mawardi mengatakan pasokan solar subsidi masih berjalan normal sebanyak 8 ton sehari, kecuali hari Minggu.
Disinggung adanya antrean lori untuk membeli solar subsidi, Mawardi mengaku tidak tahu kenapa setiap hari ada antrean membeli solar subsidi.
Menyikapi adanya antrean Solar subsidi ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) bersama tim teknis perangkat daerah terkait melakukan evaluasi distribusi BBM jenis Solar Subsidi.
Kepala Disdagin Kota Tanjungpinang, Riany dalam keterangan resmi yang disampaikan Diskominfo menyebutkan terjadinya antrean ini salah satunya disebabkan adanya peningkatan frekuensi pengisian, bertambahnya pengguna Fuel Card, serta peralihan sebagian konsumen dari BBM nonsubsidi jenis Dexlite ke Solar Subsidi. Hal ini menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
Menurut Riany, pihaknya melakukan evaluasi dan memperkuat validasi data kendaraan, mengoptimalkan penggunaan Fuel Card, serta meningkatkan koordinasi pengawasan agar pelayanan di SPBU dapat berjalan lebih baik.
Disebutkannya, berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 2.486 Fuel Card telah diterbitkan, terdiri atas 1.878 kendaraan dari Kota Tanjungpinang, 71 dari Kabupaten Bintan, 395 dari Kota Batam, dan 142 dari luar Provinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian, terdapat 608 kendaraan atau sekitar 24,46 persen yang berasal dari luar Kota Tanjungpinang. Data tersebut menjadi bahan verifikasi administrasi dan evaluasi.
Sementara itu dari sisi alokasi kuota Solar Subsidi Kota Tanjungpinang turun dari 18.041 kiloliter (KL) pada 2025 menjadi 16.880 KL pada 2026, berkurang 1.161 KL atau sekitar 6,43 persen. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam mengevaluasi kebutuhan kendaraan, frekuensi pengisian, dan kelancaran pelayanan di SPBU.
Sebagai tindak lanjut, disepakati empat langkah utama, yakni penyesuaian kuota berdasarkan kebutuhan operasional kendaraan dan karakteristik wilayah; penertiban administrasi kendaraan, termasuk verifikasi data kendaraan dari luar daerah dan yang menjalani mutasi; optimalisasi aplikasi Fuel Card untuk memastikan kesesuaian kartu dengan kendaraan terdaftar serta mendukung pelacakan transaksi; dan penguatan pengawasan distribusi melalui pemantauan SPBU, evaluasi pola pengisian, serta koordinasi lintas instansi.
Riany menegaskan bahwa pelaksanaan tindak lanjut tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai kewenangan masing-masing instansi dan ketentuan yang berlaku. (rul)