Zonakepri.com- Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA) menggelar diskusi publik, dengan diskusi kali ini bahwa seluruh elemen yang tergabung dalam pembentukan Provinsi Natuna-Anambas akan lebih serius lagi supaya berdampak pada pembangunan daerah.
Adapun diskusi tersebut bertajuk “Percepatan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas: Perspektif Integrasi dan Kedaulatan Bangsa di Perbatasan”.
Diskusi Publik yang diadakan oleh BP3K2NA tersebut berlangsung di Gedung Sri Serindit, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Rabu 23 April 2025.
Acara Diskusi Publik yang di gelar oleh BP3K2NA ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Bupati Natuna, Cen Sui Lan, Ketua DPRD Natuna, Rusdi, Anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil Natuna-Anambas, Sekda, Wakil Ketua I DPRD Natuna, Forkopimda, kepala OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Total peserta yang hadir mencapai 250 orang yang berlangsung dengan aman dan tertib.
Dalam sambutannya, Ketua Harian BP3K2NA Mustamin Bakri menyatakan bahwa pembentukan provinsi khusus ini merupakan panggilan sejarah sekaligus langkah strategis untuk masa depan masyarakat Natuna dan Anambas.
Menurutnya, status khusus akan memberikan kewenangan lebih besar dalam mengelola kekayaan alam, budaya, serta kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan.
“Kami ingin mengembangkan potensi daerah yang selama ini belum tergarap maksimal, sekaligus memperkuat peran Natuna-Anambas sebagai garda depan NKRI,” ujar Mustamin.
Ia juga menyoroti pentingnya mempercepat pembentukan provinsi khusus demi menjaga kedaulatan negara dan menanggulangi potensi konflik di wilayah perbatasan yang strategis namun rentan.
“Dengan menjadi provinsi khusus, Natuna-Anambas tak hanya menjadi penjaga perbatasan, tetapi juga bisa menjadi simbol kemajuan bangsa di wilayah terluar,” tegasnya.
Pada kesempatan Tersebut, Dalam paparannya, Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menyampaikan harapan besar agar perjuangan ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Supaya perjuangan dari BP3K2NA melalui diskusi ini bisa membuahkan hasil yang di harapkan oleh masyarakat.
“Kami ingin berperan dalam mewujudkan Indonesia Emas, bukan hanya menjadi penonton. Kami berharap Ketua Komisi II dapat menyampaikan langsung aspirasi ini kepada Presiden,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Kepulauan Anambas, Akhmaruzzaman, yang hadir secara daring.
“Natuna dan Anambas memiliki sumber daya alam melimpah. Namun, tanpa kewenangan yang memadai, potensi ini tidak bisa dikelola maksimal. Provinsi khusus adalah solusi,” ujarnya.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap pemekaran.
“Kita berbicara posisi strategis dan potensi besar. Jika dilihat dari aspek kedaulatan dan pengelolaan SDA seperti minyak dan gas, Natuna-Anambas layak menjadi provinsi. Tahun 2027 akan ada sembilan perusahaan eksplorasi gas yang masuk Kepri. Jika provinsi ini terbentuk, hak dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Natuna-Anambas,” jelasnya.
Diskusi juga menghadirkan narasumber utama seperti Ketua Tim Kajian Akademik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Dr. Oksep Adhayanto, dan Ketua BP3K2NA, Umar Natuna, yang menyampaikan dasar akademik dan strategis perjuangan pembentukan provinsi baru ini.
Harapannya, perjuangan panjang ini akan mendapat legalitas dan keputusan politik dari pemerintah pusat, demi mewujudkan perbatasan yang berdaulat, maju, dan sejahtera.
BP3K2NA berharap kegiatan ini menjadi langkah awal menuju terwujudnya Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas sebagai representasi pembangunan nasional yang maju, makmur, dan berdaulat di garis terdepan Indonesia khususnya Natuna-Anambas. (Zub)