Natuna,Zonakepri– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pidato Bupati Natuna terhadap pengantar ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022.
Paripurna dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Natuna, Jalan Yos Sudarso, Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna pada Selasa 06 Juni 2023 malam.
Adapun Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Amhar yang di dampingi Wakil Ketua II, Jarmin Sidik dan dihadiri oleh beberapa anggota DPRD Natuna.
Tutut hadir dalam acara rapat paripurna tersebut, Plh Sekda Natuna, para OPD, FKPD dan para tamu undangan lainnya.
Saat memimpin rapat, Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar menjelaskan, paripurna akan diawali dengan pidato Bupati Natuna tentang penggunaan anggaran tahun 2022 di hadapan Pimpinan dan Anggota DPRD yang hadir.
Bupati Natuna Wan Siswandi menyampaikan, berakhirnya masa pemerintahan tahun anggaran 2022, sesuai amanat undang-undang, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022 kepada DPRD.
“LKPJ ini memuat penjabaran APBD tahun 2022 sebagai sarana untuk melakukan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna mendorong otonomi daerah yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab,” ungkap Bupati.
Bupati Natuna Wan Siswandi saat menyampaikan pidato Pengantar Ranperda LKPJ APBD tahun 2022 di rapat paripurna DPRD Natuna menyebutkan
berdasarkan laporan keuangan yang telah di periksa oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepri realisasi pendapatan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 989.275.274.868.02 atau 91,4 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.082.256.199.243,26.
Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 1.016.634.841.803,28 atau 91,2 persen dari anggaran belanja Rp. 1.114.635.528.300,00. Dengan defisit pengeluaran tahun anggaran 2022 ditutup menggunakan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun 2021 sebesar Rp.33.379.329.056,74, sehingga akhir tahun 2022 menyisakan silpa sebesar Rp. 4.967.625.796,89.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Natuna kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Kepri atas audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022.
“Ini merupakan kali kedelapan secara keseluruhan dan kali ke enam secara berturut-turut di raih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna. Opini tersebut menjadi salah datu dari empat kriteria utama sebagai penentu layak atau tidaknya mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID),” terang Bupati. (Dayu)