Zonakepri.com – Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Natuna menorehkan prestasi dengan meraih nilai terbaik dalam penilaian Desa Percontohan Anti Korupsi.
Capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus menunjukkan komitmen Desa Sepempang dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Hasil tersebut diperoleh setelah tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau melakukan penilaian secara langsung di Desa Sepempang pada Selasa (15/9/2026). Dalam penilaian tersebut, Desa Sepempang berhasil memperoleh nilai 96 poin.
Camat Bunguran Timur, Syuparman, menyampaikan rasa bangganya atas capaian yang diraih Desa Sepempang. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami tentu sangat bangga dengan capaian Desa Sepempang. Ini merupakan hasil kerja bersama dan menunjukkan bahwa komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan sudah berjalan dengan baik,” ujar Syuparman, Rabu (16/9/2026).
Menurutnya, capaian tersebut tidak hanya menjadi hasil dari proses penilaian, tetapi juga menjadi motivasi bagi desa-desa lain di Kecamatan Bunguran Timur untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan.
Ia berharap Desa Sepempang dapat mempertahankan capaian tersebut sekaligus menjadi contoh bagi desa lainnya dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta pencegahan praktik korupsi di tingkat desa.
“Harapan kami, capaian ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan. Desa Sepempang bisa menjadi contoh bagi desa lainnya dalam membangun pemerintahan desa yang terbuka, bersih, dan melibatkan masyarakat,” tambahnya.
Syuparman juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penilaian Desa Percontohan Anti Korupsi.
Ia menegaskan, menjaga integritas bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Yang paling penting setelah mendapatkan nilai terbaik adalah bagaimana komitmen ini terus dijaga. Integritas harus menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Zubadri)