DPRD dan Walikota Terancam 6 Bulan Tanpa Tunjangan

Tanjungpinang,Zonakepri-Pengesahan APBD tahun anggatan 2016 sesuai ketentuan disahkan pada November 2015. Namun, pengesahan APBD Kota Tanjungpinang 2016 Kota Tanjungpinang dipastikan tidak bisa memenuhi ketentuan yakni November 2015.

Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah menyebutkan jika pengesahan APBD Tahun 2016 molor dari November 2015, maka konsekuensi yang diterima bagi kepala daerah dan DPRD Tanjungpinang dipastikan tidak menerima tunjangan selama 6 bulan.

Menurutnya, sesuai tafsiran APBD 2016 bisa disahkan pada November 2016. Namun Kepres tentang Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kota Tanjungpinang hingga saat ini belum turun. Padahal, nilai DBH penyusun APBD 2016. “DBH belum turun bagaimana menyusun APBD tahun 2016,”ungkap Lis Rabu 25 November 2015. (rul)