Zonakepri.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Riau-Kepri bersama masyarakat nelayan Bintan menggelar aksi damai menyampaikan aspirasi di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Senin (4/5/2026).
Aksi demonstrasi yang diikuti puluhan kader HMI dan perwakilan masyarakat nelayan Bintan tersebut berlangsung tertib dan mendapat respons langsung dari Pemerintah Provinsi Kepri.
Usai melakukan orasi di halaman kantor Gubernur Kepri, rombongan mahasiswa dan nelayan kemudian melanjutkan dialog di dalam ruangan bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni beserta jajaran terkait.
Dalam penyampaiannya, Sekretaris Umum HMI BADKO Riau-Kepri Khairul Rijal menegaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan langsung keresahan nelayan kepada pemerintah daerah.
“Niat kami ingin menyampaikan langsung kondisi dan keresahan nelayan kepada pimpinan daerah kami, yaitu bapak Ansar Ahmad. Namun Kami tetap berterima kasih karena hari ini disambut dengan baik oleh Ibu Sekda, ini menjadi bentuk keterbukaan yang jarang kami rasakan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa aspirasi yang di sampaikan merupakan hasil dari diskusi dan kajian bersama nelayan serta sejumlah organisasi terkait, khususnya menyikapi dampak sejumlah proyek yang dinilai berpengaruh terhadap aktivitas nelayan.
“Kami sudah beberapa kali berdiskusi dengan nelayan dan mempelajari dinamika yang terjadi. Ada persoalan yang mungkin tidak bisa ditekan dari sisi regulasi, tetapi kami meminta pemerintah provinsi untuk bersuara dan hadir atas kondisi ini,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa HMI tidak menolak investasi maupun pembangunan daerah, namun meminta agar pelaksanaannya tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Kami tidak pernah menolak investasi atau kemajuan daerah, tetapi jika dilakukan dengan cara yang tidak tepat dan merugikan masyarakat, tentu harus dievaluasi dan tidak boleh dibiarkan,” tambahnya.
Aksi penolakan investasi tersebut diantaranya penolakan terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Galang Batang Kawasan Ekonomi Khusus (GBKEK), khususnya Kawasan Industri (KI) Pulau Poto, Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Mengingat perluasan PSN GBKEK akan dampak buruk terhadap laut, pulau kecil dan merampas ruang hidup masyarakat khususnya nelayan di Bintan Pesisir.
Selain itu, nelayan ini juga menolak rencana sedimentasi pasir laut di perairan Numbing dan sekitarnya.
Sekda Kepri, Misni saat menemui HMI dan nelayan Bintan menyampaikan bahwa Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, tidak dapat hadir karena agenda kedinasan, namun telah memberikan mandat untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Bapak Gubernur tidak dapat hadir karena agenda lain, namun beliau memberikan mandat kepada saya untuk melaksanakan audiensi ini dan mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan,” ujarnya.
Misni menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen untuk berpihak kepada masyarakat, khususnya nelayan yang terdampak.
“Kami dari pemerintah provinsi secara tegas selalu berpihak kepada masyarakat, termasuk nelayan yang terdampak. Aspirasi ini akan kami tindak lanjuti,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan masyarakat nelayan untuk menyerap aspirasi secara lebih komprehensif.
“Dalam satu minggu ke depan, kami akan menjadwalkan pertemuan langsung dengan nelayan guna mendalami persoalan yang ada,” pungkasnya. (Ki)