Zonakepri.com – Isu perebutan kursi staff khusus Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2025-2030 tiba tiba muncul dan mencuat ke publik.
Postingan tersebut muncul di media sosial facebook Info Pinang yang dibagikan oleh akun yang bernama pesulap merah.
Sejumlah nama calon staff khusus Gubernur bermunculan seperti Suyono Saeran, Basyarudin Idris, Iswandi Bang Long, Eko Afrizal, Muhammad Auliansyah hingga mantan Presiden Mahasiswa UMRAH pun tak luput masuk dan di catut.
Dalam postingan berbentuk poster yang telah tersebar itu tertulis bahwa nantinya ke enam calon staff khusus ini akan mendapatkan gaji sebesar Rp 20 Juta perbulan dari uang dan pajak rakyat.
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Auliansyah yang telah di catut namanya menegaskan bahwa dirinya tidak tertarik apalagi dikatakan “berebut”, ya staff khusus kepala daerah itu kan masih pro-kontra dan gak punya nomenklatur yang jelas ya, yang mengatur perekrutan dan penerimaan staff khusus. Kan mau kita evaluasi malah itu efektifitas dan usibilitas nya.
Saat dihubungi melalui WhatsApp, mnurutnya kalau pun ada yang berhak dan sah secara hukum untuk membantu tugas kerja dari Gubernur ialah perangkat yang telah di tetapkan berdasarkan aturan yang berlaku, Seperti staff ahli, Asisten.
“Jadi biasanya disitu sudah ada staff ahli, asisten, OPD dan badan badan berdasarkan SOTK pemerintahan daerah, jadi tim khusus atau staff khusus ini tidak diperlukan lagi karena melanggar aturan seharusnya begitu,” jelasnya.
Sebagai orang yang masuk dalam tim perjuangan Ansar Ahmad sejak periode pertama ini, juga menyampaikan komitmennya menaati kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pengunaan anggaran yang harus di tekan semaksimal mungkin untuk kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan daerah, serta meminimalsir penggunaan anggaran yang kurang memiliki parameter dan skalaprioritas penting.
“Kita harus pahami pesan dan himbauan dari presiden kita , yang tidak perlu harus kita pangkas, jangan ini menjadi polemik yang berkepanjangan nantinya, akibatnya masyarakat yang menjadi tumbal, tidak boleh seperti itu,” ungkap mantan Aktivis Mahasiswa ini.
Kalaupun nantinya timbul diskresi harus dan memang dibutuhkan staff tambahan Gubernur ini sebagai penunjang kebutuhan pembangunan, ia berharap perekrutannya harus dilakukan secara profesionalitas dan akuntabel. Bahkan setau saya Beliau (Ansar Ahmad) secara pribadi juga lebih memilih mengoptimalkan OPD dan SOTK yang ada ketimbang staffsus atau TPP.
“Secara pribadi saya juga memahami kapasitas tentunya, di satu sisi, saya masih banyak kesibukan lain, urusan bisnis, dan untuk teman teman yang lain saya rasa masih banyak cara lain untuk mengapresiasi kinerja orang yang berjasa dalam Pilkada,” imbuhnya. (Tim)
Editor : Zul