Zonakepri.com-Gubernur Ansar Ahmad memastikan pelaksanaan berbagai program nasional di Kepulauan Riau berjalan baik.
Ini ditegaskan Gubernur Ansar saat menerima kunjungan spesifik Komisi II DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, di Graha Kepri, Kota Batam, Selasa (8/7/2026).
Pertemuan juga turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta jajaran kementerian, pemerintah daerah, dan instansi terkait.
Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan Komisi II DPR RI terhadap pelaksanaan tugas gubernur sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen mendukung penuh Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dijabarkan melalui lima misi pembangunan daerah.
“Visi kami adalah mewujudkan Kepulauan Riau yang maju, makmur, dan merata. Seluruh program pembangunan daerah juga diarahkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional di Kepri,” ujar Ansar.
Ansar memaparkan sejumlah capaian program prioritas nasional di Kepri. Pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga 23 Juni 2026 tingkat penerima manfaat telah mencapai 87,47 persen dengan dukungan 239 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan total penerima manfaat sebanyak 594.278 orang.
Sementara itu, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah mencapai 407 koperasi. Sebanyak 271 koperasi telah memiliki lahan, sedangkan 136 koperasi masih dalam proses penyediaan lahan.
Untuk Program Sekolah Rakyat, Kepri telah memiliki 201 peserta didik yang tersebar di Kabupaten Natuna sebanyak 96 siswa, Kota Tanjungpinang 62 siswa, dan Kabupaten Kepulauan Anambas 43 siswa.
Pada Program Kampung Nelayan Merah Putih, terdapat 124 lokasi yang diusulkan di Kepulauan Riau. Empat di antaranya telah ditetapkan, yakni tiga lokasi di Kota Batam dan satu lokasi di Desa Cemaga Utara, Kabupaten Natuna.
“Sebanyak 82 lokasi telah selesai dilakukan survei topografi, 18 lokasi merupakan usulan tambahan survei, dan 20 lokasi lainnya masih menunggu pelaksanaan survei,” jelas Ansar.
Di bidang reforma agraria, Ansar menyampaikan Kepri berhasil menjadi tuan rumah Rakornas GTRA Summit 2023 di Karimun yang menghasilkan penerbitan 10.688 sertifikat tanah. Pada 2026, potensi redistribusi tanah mencapai 13.325,85 hektare dengan target 3.680 bidang tanah.
Menurut Ansar, Pemerintah Provinsi Kepri bersama pemerintah kabupaten/kota serta ATR/BPN terus memperkuat sinkronisasi kebijakan penataan ruang dan pertanahan, termasuk percepatan penyusunan RTRW dan RDTR guna mendukung pembangunan infrastruktur, proyek strategis nasional, investasi, serta pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
“Kami terus memperkuat koordinasi agar seluruh kebijakan penataan ruang selaras dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan investasi di Kepulauan Riau,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Ansar juga memaparkan berbagai indikator makro pembangunan Kepri yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kepri pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 7,04 persen secara year on year, menjadi yang tertinggi di Sumatera dan peringkat kelima nasional.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kepri telah mencapai USD10.174, mendekati Brasil yang sebesar USD10.214 dan melampaui Thailand sebesar USD7.810.
Dari sisi investasi, realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp64,67 triliun atau 136 persen dari target RPJMD sebesar Rp47,7 triliun. Sementara kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 2,02 juta kunjungan atau meningkat 21,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tahun 2025 tercatat sebesar 80,53 poin, tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.
Angka kemiskinan juga terus menurun menjadi 4,26 persen pada September 2025 atau turun 0,18 persen dibandingkan Maret 2025. Capaian tersebut menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Sumatera dan peringkat keempat terendah secara nasional.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turut mengalami penurunan dari 6,89 persen pada Februari 2025 menjadi 6,87 persen pada Februari 2026.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan bahwa kunjungan spesifik tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan fungsi gubernur sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat berjalan sesuai amanat undang-undang.
“Kami ingin memastikan seluruh kebijakan pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah, termasuk pengelolaan dana transfer, penyelenggaraan pemerintahan, serta kebijakan di bidang pertanahan, tata ruang, dan kewilayahan,” ujarnya.
Rifqinizamy menilai secara umum pelaksanaan berbagai program prioritas nasional di Kepulauan Riau telah berjalan dengan baik. Meski demikian, ia berharap pemerintah daerah terus melakukan penyempurnaan agar pelaksanaan program semakin optimal.
“Secara umum, kebijakan pembangunan nasional yang menjadi fokus kunjungan spesifik kami hari ini, khususnya di bidang pertanahan, tata ruang, dan kewilayahan, telah berjalan baik. Namun tentu masih ada beberapa hal yang perlu terus disempurnakan,” pungkasnya. (fik)