Munas APPSI VI dibuka langsung Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dihadiri Gubernur seluruh Indonesia.Ma’ruf dalam kesempatan itu meminta para gubernur bekerja serius untuk mensukseskan visi-misi Presiden Jokowi. Lima prioritas program kerja tersebut adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), pemangkasan kendala regulasi, transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan penyederhanaan birokrasi.
“Saya sekali lagi meminta agar para Gubernur selaku kepala daerah dapat menjalankan 5 prioritas tersebut dan memastikan agar dipahami dan didukung seluruh jajaran pemda dan masyarakat di wilayah masing-masing,” kata Ma’ruf.
Munas mengusung tema Penguatan Ketahanan Daerah menghadapi Tantangan Global dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Selain memilih kepengurusan baru, Munas APPSI juga menetapkan program kerja APPSI ke depan.
Plt Gubernur Kepri Isdianto menegaskan Pemprov Kepri berkomitmen mendukung dan menyukseskan lima prioritas program kerja pemerintah. Yakni peningkatan SDM, memberi kemudahan usaha dan investasi menjadi bagian yang terus dilakukan Pemprov Kepri.
“Kita siap menyukseskan program pemerintah. Para gubernur berkomitmen mendukung lima program itu. Apalagi Kepri yang program pembangunannya selaras dengan program pemerintah pusat,” kata Isdianto usai menghadiri pembukaan Munas APPSI.
Isdianto mengatakan, Kepri terus memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing daerah. Dalam banyak kesempatan, Isdianto selalu menjamin kemudahan investasi bagi calon investor. Terlebih untuk sektor pariwisata.
Selain itu, kata Isdianto, forum ini juga semakin meningkatkan sinergi pusat dan daerah. Termasuk sinergi antar daerah yang muaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita berharap sinergi itu semakin memperkuatkan pembangunan negeri ini,” kata Isdianto.
Apalagi arahan-arahan dari Wapres tujuannya adalah untuk membuat bangsa ini semakin maju. Tak hanya kemajuan daerah tertentu saja, tapi seluruh daerah di Indonesia.
Dari Kepri, tampak hadir Sekdaprov H TS Arif Fadillah dan Asisten Pemerintahan Raja Ariza. Hadir juga para gubernur dari seluruh Indonesia antara lain Gubernut DKI Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Jatim Khofifah dan lainnya.
Sementara itu, pada Selasa (26/11) pagi, Munas diisi dengan materi yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian. Pada kesempatan itu, Mendagri Tito pun meminta kepala daerah untuk ikut mendukung masuknya investasi ke Indonesia. Jika memang pemerintah daerah mengandalkan penerimaan pajak untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun jangan sampai hal tersebut menjadi hambatan kepada calon investor.
Pada kesempatan itu, Isdianto memberikan empat saran pada Munas APPSI VI Jakarta. Keempat hal tersebut merupakan rumusan dari berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Kepri selama ini.
“Kita sampaikan empat hal ini, semoga pemerintah pusat bisa memaklumi apa yang menjadi kendala kita di daerah,” tukas H.Isdianto
Empat hal saran dari Kepri tersebut yakni, pertama rumusan APBN ditetapkan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah, terutama daerah kepulauan. Kedua, penyelenggaraan pemerintahan daerah, diberikan tanggung jawab penuh, sesuai Undang-Undang dan aturan pemerintah. Ketiga, kebijakan-kebijakan kepala daerah dalam menyangkut kepentingan rakyat harus dilindungi oleh undang-undang. Keempat, pembangunan infrastuktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi antar daerah , terutama wilayah Sumatera dengan wilayah kepulauan dan pulau Jawa.
Munas APPSI VI juga menjadi ajang curhat para Gubernur yang hadir. Setiap Gubernur Koordinator diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala-kendala di daerah. Rata-rata para Gubernur mengeluhkan keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur jalan dan lambatnya respon pusat dalam menanggapi kendala-kendala yang dihadapi Gubernur di daerah.
Gubernur Jawa Barat bahkan menyebutkan bahwa APPSI bisa menjadi asosiasi yang berpengaruh dan lebih dihargai pemerintah pusat dan para menteri. Sehingga setiap kendala yang Gubernur sampaikan, bisa direspon cepat oleh pemerintah pusat.
” Jangan sampai APSSI ini hanya sebatas asosiasi saja. Sebatas paguyuban para Gubernur saja. Tetapi punya kekuatan politik. Atau kalau tidak bisa, kita bentuk lembaga para Gubernur yang lebih konkrit lagi sehingga bisa mempunyai kekuatan politik dan daya keputusan yang konkrit dan para menteri kabinet juga bisa lebih menghargai kami,” ungkap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Tidak itu saja, pusat memberikan ruang yang rutin bersama menteri terkait untuk mendengarkan kendala-kendala para Gubernur dalam penyelenggaraan pembangunan. Sehingga bisa direspon langsung, apakah rencana pembangunan bisa dilanjutkan atau ditangguhkan. Tidak seperti saat ini, setiap kendala daerah tidak ada keputusan pasti sehingga para Gubernur melanjutkan saja rencana pembangunan apa adanya dengan kekurangan anggaran.(Hum)