Zonakepri.com – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Dr. Nyanyang Haris Pratamura mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di Pering, Kelurahan Bandarsyah, Kabupaten Natuna, Rabu (2/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan di sela-sela agenda kunjungan kerja Wagub Kepri di Kabupaten Natuna. Nyanyang didampingi Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik, anggota DPRD Provinsi Kepri Mustamin Bakri, serta sejumlah perwakilan Pemerintah Provinsi Kepri.
Dalam kunjungan itu, Nyanyang meninjau langsung proses pengolahan bahan makanan di dapur SPPG, mulai dari penerimaan bahan, proses penyortiran dan pembersihan sayuran, daging, hingga bahan makanan lainnya.
“Kita lihat, pertama masuk di SPPG ini ada beberapa barang yang masuk, kemudian dilakukan penyortiran dan dibersihkan, baik sayuran, daging maupun bahan lainnya,” ujar Nyanyang.
Ia juga melihat proses pemotongan dan pembersihan bahan makanan sebelum masuk ke tahap produksi hingga akhirnya didistribusikan kepada penerima manfaat.
“Kita juga lihat ada pemotongan dan pembersihan. Setelah itu diproduksi dan sebagainya, baru dikirimkan kepada penerima manfaat,” jelasnya.
Selain proses pengolahan makanan, Nyanyang turut meninjau pengelolaan limbah serta sumber dan kebersihan air yang digunakan dalam proses produksi makanan.
Menurutnya, aspek kebersihan dan higienitas menjadi hal penting yang harus mendapat perhatian serius agar makanan yang diberikan kepada penerima manfaat benar-benar aman dan layak konsumsi.
“Kepada BPOM dan Dinas Kesehatan agar terus memantau higienitas makanan yang akan diberikan kepada penerima manfaat,” tegas Nyanyang.
Dalam kesempatan tersebut, Nyanyang juga mengingatkan pemerintah kabupaten/kota agar pengelola SPPG memprioritaskan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja.
Ia menilai, keberadaan SPPG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah tempat dapur SPPG beroperasi.
“Untuk dapur yang ada di daerah tersebut, tenaga kerjanya diwajibkan masyarakat yang berada di daerah itu sendiri. Itu akan kita jadikan sebagai pedoman,” katanya.
Namun, Nyanyang memberikan pengecualian apabila tenaga kerja yang dibutuhkan tidak tersedia di daerah tersebut.
“Kalau tidak ada, silakan. Tetapi kalau ada, diwajibkan atau diprioritaskan masyarakat daerah tersebut terlebih dahulu,” pungkasnya. (Zubadri)