Wakil Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, kepada wartawan di Solo, Sabtu (21/9) mengatakan Kebijakan yang disampaikan melalui perintah Wakil Presiden tersebut semakin mempertegas agenda pemerintahan SBY untuk lebih memilih melakukan liberalisasi di sektor pangan
“Dengan bea masuk 0 persen, membebaskan siapapun melakukan impor kedelai tanpa hambatan impor, ini jelas sebagai bukti nyata bahwa pemerintah lebih berpihak pada mekanisme pasar,” tegasnya.
Lebih lanjut Hasto mengatakan kebijakan tersebut merupakan dis-insentif bagi petani untuk berproduksi. Di Jawa Tengah kata Hasto, pada akhir September hingga awal Oktober, petani akan melakukan panen raya kedelai. Dengan membanjirnya kedelai impor, dipastikan tidak ada lagi keberpihakan Pemerintah kepada petaninya sendiri.
“Pemerintah tidak lagi berdaulat dan telah didikte oleh kartel kedelai. Inilah saatnya petani menggugat,” tandasnya.
Hasto menyesalkan Indonesia saat ini sangat bergantung pada produk pangan impor. Pemerintah juga terbukti gagal mengendalikan harga pangan.
“Ini seharusnya menjadi pemicu untuk merombak politik pangan Pemerintah. Ketika Pemerintah sudah tidak mempedulikan lagi pada peningkatan daya produksi petani dan selalu membuka kran impor lebar-lebar maka secara sosiologis Pemerintah sudah kehilangan legitimasinya,” kata Hasto.
Dia mengajak petani seluruh Indonesia untuk melakukan gugatan kolektif atas kebijakan Pemerintah yang menyengsarakan mereka.
“Aspirasi petani ini bisa saja diwujudkan saat pelaksanaan APEC di Bali mendatang. Saatnya perwakilan petani bersatu dan mendesak komunitas internasional, termasuk Presiden SBY, untuk tidak lagi melanjutkan liberalisasi di sektor pertanian,” pungkasnya.
Sumber:merdeka.com