Zonakepri.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama DPRD Kepri resmi menandatangani nota kesepahaman KUA-PPAS APBD Tahun 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama, Senin, 24 November 2025.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kepri, Tengku Afrizal Dahlan. Ia memaparkan bahwa rancangan awal APBD 2026 disusun sebesar Rp3,735,520,595,845.
Namun, rencana pendapatan itu harus disesuaikan setelah pemerintah pusat mengurangi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp495,455,402,030, yang menyebabkan pendapatan Provinsi Kepri turun menjadi Rp3,312 triliun.
Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan bahwa Pemprov Kepri menetapkan target penerimaan pembiayaan melalui pinjaman daerah pada tahun 2026 sebesar Rp250,600,000.000, sementara sisi pengeluaran pembiayaan tercatat Rp19,46 miliar.
“Setelah dilakukan pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim TAPD, total belanja daerah dalam KUA-PPAS 2026 ditetapkan mencapai Rp3,544,209,624,327,” jelasnya dalam agenda rapat paripurna di Dompak Tanjungpinang, Senin (24/11/2025).
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan bahwa penurunan TKD tersebut mendorong Pemprov Kepri untuk terus mencari alternatif sumber pendapatan baru.
“Kami masih mengupayakan tambahan penerimaan dan sedang dalam komunikasi dengan kementerian terkait,” ujarnya.
Ansar menambahkan bahwa salah satu potensi yang didorong adalah kerja sama pemanfaatan labuh jangkar melalui Perusahaan Daerah. Ia menegaskan bahwa pendapatan dari sektor tersebut akan masuk ke perusahaan daerah sebelum dibagi hasil dengan pemerintah provinsi.
“Sampai saat ini belum ada tambahan pemasukan baru,” pungkasnya.(Ki)