Zonakepri.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau masih menunggu arahan resmi pemerintah pusat terkait rencana pengambil alihan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2027 mendatang.
Kendati demikian, pos anggaran gaji tersebut tetap disiapkan dalam APBD Kepri Tahun 2027 sebagai langkah antisipasi.
Wacana pemerintah pusat yang akan mengambil alih pembayaran gaji PPPK formasi guru dan tenaga kesehatan melalui APBN pada tahun 2027, membawa angin segar bagi Pemerintah Provinsi Kepri.
Namun, hingga saat ini Pemprov Kepri masih menunggu petunjuk teknis serta kepastian resmi terkait realisasi kebijakan tersebut dari pusat.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan pihaknya tetap memasukkan alokasi gaji PPPK guru dan nakes ke dalam pagu anggaran APBD 2027. Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi apabila rencana pengambil alihan pusat belum terealisasi tepat waktu.
”Kita masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat, termasuk gaji PPPK yang dibiayai pemerintah pusat, kita ga mau berspekulasi dan tetap anggarkan di APBD 2027,” ucapnya, belum lama ini.
Diketahui, beban alokasi APBD Provinsi Kepri untuk pembayaran gaji PPPK guru dan tenaga kesehatan saat ini mencapai sekitar Rp90 miliar per tahun.
Menurut Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura, pengambilalihan gaji P3K yang sebelumnya ditanggung Pemprov Kepri dan diwacanakan ditanggung pusat, membuka opsi penambahan TPP bagi ASN. Namun, untuk membahas persoalan ini, butuh dukungan DPRD Kepri serta melihat aturan dari kementrian terkait hal ini.
“Pengambilalihan gaji P3K oleh pusat, memang membuka opsi adanya tambahan TPP bagi ASN. Namun butuh pembahasan bersama DPRD Kepri juga melihat aturan dari kementrian terkait hal ini,”terangnya.
Berdasarkan penuturan anggota Banggar DPRD Kepri Ismiyati, bahwa gaji P3K sudah dianggarkan di setiap OPD. Dan tidak perlu khawatir bagi P3K Pemprov Kepri. “Sudah disediakan anggaran untuk P3K tahun 2027. Tidak perlu khawatir,”tandasnya.
Disinggung terkait opsi penambahan TPP ASN terkait pengambilalihan gaji P3K oleh pemerintah pusat, Ismiyati mengatakan belum ada pembahasan dari pihak Pemprov Kepri bersama DPRD Kepri terkait hal ini. (Jup)