Zonakepri.com – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah dan Raja Ariza, menjadi sorotan sejumlah kalangan.
Pengamat Kebijakan Publik, Endri Sanopaka, menilai perjalanan awal duet kepala daerah tersebut tidak berjalan dalam situasi yang mudah, terutama di tengah tekanan fiskal dan menguatnya kebijakan sentralisasi dari pemerintah pusat.
Menurut Endri, dalam konteks otonomi daerah saat ini, ruang gerak pemerintah kabupaten/kota semakin terbatas.
Transfer keuangan dari pusat menjadi tumpuan utama, sementara kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang dinilai belum cukup kuat menopang berbagai program pembangunan.
“Dalam satu tahun terakhir, kesulitan anggaran bukan hanya dialami Tanjungpinang, tapi hampir seluruh daerah di Indonesia. Kondisi ini membuat kepala daerah seperti menerima ‘cek kosong’ pasca pelantikan. APBD dibahas dengan nominal tertentu, tetapi realisasi keuangannya belum tentu stabil,” ujarnya, Senin (23/2/2026).
Ia menjelaskan, selain faktor efisiensi anggaran, sejumlah program prioritas pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi Merah Putih, hingga sekolah rakyat, membuat kepala daerah harus menyesuaikan arah kebijakan.
Bahkan, kepala daerah diwajibkan mengikuti retreat pasca pelantikan sebagai bentuk penyelarasan program nasional.
Dengan situasi tersebut, Endri menilai publik perlu memaklumi jika janji-janji politik yang diusung Lis–Raja, termasuk tagline “berbenah” dan visi “Bima Sakti”, belum sepenuhnya terealisasi dalam tahun pertama.
“PAD kita terbatas. PBB, BPHTB, retribusi, hingga pajak kendaraan bermotor kontribusinya belum signifikan. Ditambah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi Covid-19. Jadi wajar jika pemerintah kota harus ekstra hati-hati,” jelasnya.
Ia menekankan, dalam kondisi fiskal yang ketat, fokus pemerintah seharusnya diarahkan pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok masyarakat, bukan pada proyek-proyek mercusuar.
Kota Layak Anak: Substansi Lebih Penting dari Status
Terkait capaian Kota Layak Anak (KLA), Endri mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar mengejar status atau penghargaan. Pada masa kepemimpinan sebelumnya, Tanjungpinang pernah meraih kategori Madya.
“Yang paling penting bukan statusnya, tetapi bagaimana kota ini benar-benar ramah dan layak bagi anak. Hak-hak anak harus terpenuhi sesuai usia dan kebutuhannya. Kalau hanya mengejar sertifikat, itu relatif mudah. Tapi dampaknya belum tentu nyata,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, sebagaimana diamanatkan undang-undang, harus tetap menjadi prioritas dan tidak dibebani program lain di luar sektor pendidikan.
Investasi dan Persoalan Lahan
Soal investasi yang kerap digaungkan Pemko Tanjungpinang, Endri menilai tantangan terbesar terletak pada persoalan lahan, khususnya di kawasan FTZ Dompak dan Senggarang.
Ia menyebut, Tanjungpinang memiliki peluang karena adanya Badan Pengusahaan Kawasan (BP), meskipun fasilitasnya tidak sebesar di Batam.
Namun, sejumlah lahan di kawasan strategis dinilai belum termanfaatkan secara optimal, bahkan sebagian masih terjerat konflik atau dikuasai tanpa aktivitas ekonomi.
“Investor butuh kepastian lahan. Kalau masalah HGB, konflik pertanahan, dan penguasaan lahan terlantar belum tuntas, tentu investor akan berpikir ulang. Ini PR besar bagi wali kota dan wakil wali kota,” katanya.
Endri mendorong kolaborasi antara Pemko, BPN, BP kawasan, serta pihak terkait lainnya untuk menuntaskan persoalan tersebut agar investasi benar-benar bisa masuk dan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah.
Pinjaman Daerah Perlu Dikaji
Menanggapi rencana pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur, ia menyarankan agar langkah tersebut dikaji secara matang.
Pinjaman, menurutnya, hanya layak ditempuh jika digunakan untuk kegiatan produktif yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai pinjaman justru membebani fiskal dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan. Infrastruktur yang dibangun harus padat karya dan punya efek ekonomi nyata,” ujarnya.
Kunci Empat Tahun ke Depan: Kolaborasi
Dengan sisa masa jabatan empat tahun, Endri menilai keberhasilan visi dan misi Lis–Raja tidak bisa hanya dibebankan pada kepala daerah semata. Sinergi antara eksekutif dan legislatif, dukungan masyarakat, serta keterlibatan pemerintah pusat menjadi faktor penentu.
“Tanjungpinang adalah daerah perbatasan. Pemerintah pusat harus memberi perhatian lebih. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kuncinya kolaborasi,” pungkasnya.
Refleksi satu tahun ini, menurutnya, menjadi momentum evaluasi bersama, agar arah pembangunan Kota Tanjungpinang ke depan lebih realistis, terukur, dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.(Ki)