Zonakepri.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, menegaskan komitmennya untuk mendorong penerapan Free Trade Zone (FTZ) secara menyeluruh di wilayah Kepri, khususnya Bintan dan Karimun.
Upaya tersebut kini terus dikawal melalui komunikasi intensif dengan kementerian terkait.
“Kita sudah bertemu dengan Sesmenko. Setelah bertemu Pak Menko dan Pak Sesmenko kemarin, mereka akan membuat surat kepada Bapak Presiden. Nanti kita lihat perkembangannya,” ujar Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, 21 November 2025.
Ia menyebutkan, pemerintah daerah juga akan melanjutkan pembahasan dengan jajaran Kemenko Perekonomian, termasuk menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Keuangan.
Menurutnya, penjelasan mengenai potensi kehilangan pendapatan negara perlu disampaikan, meski manfaat ekonomi jangka panjang jauh lebih besar.
“Kita mesti menjelaskan, barangkali ada potensi kehilangan pendapatan negara. Tapi multiplier effect lainnya jauh lebih besar karena kepastian hukum bagi investor itu sangat penting,” tambahnya.
Ansar menegaskan bahwa setelah ditetapkannya Kawasan FTZ Inclave, para pelaku usaha membutuhkan kepastian agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara wilayah FTZ dan non-FTZ yang selama ini menjadi hambatan dalam mobilisasi produksi.
“Jangan sampai perlakuannya berbeda-beda. Itu menyulitkan mobilisasi hasil produksi kalau sebuah kawasan terbagi dua: wilayah FTZ dan non-FTZ. Maka itu yang kita dorong supaya bisa menyeluruh, termasuk untuk Bintan dan Karimun,” jelasnya.
Gubernur Ansar juga mengungkapkan bahwa minat investor meningkat jika penerapan FTZ diperluas. Hal ini terlihat saat ia menghadiri kegiatan promosi Batam-Bintan-Karimun (BBK) di Singapura bersama BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun.
“Saat di Singapura, saya menyampaikan promosi BBK. Acara itu dihadiri Pak Menko Perekonomian, Dubes RI, dan EDB Singapura, dengan sekitar 150 pengusaha hadir. Mereka juga mempertanyakan soal FTZ di Bintan dan Karimun yang harus menyeluruh. Saya bilang kita sedang memprosesnya ke pemerintah pusat,” kata Ansar.
Ia menambahkan, usulan tersebut kembali ia sampaikan kepada Menko Perekonomian agar percepatan penetapan FTZ menyeluruh dapat segera diwujudkan demi peningkatan daya tarik investasi di Kepulauan Riau.(Ki)
Editor : Andri