“Pelaksanaan Pilkada dapat menjaga nilai-nilai dari demokrasi serta tentunya menjaga semua pihak dari pandemi covid19,” kata Arif menyampaikan pesan Menko Polhukam Mahfud MD,saat mengikuti Rakorsus Tingkat Menteri Tentang Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pilkada melalui vicon dari Rupatama lt.4 kantor Gubernur, Dompak, Rabu (8/9).
Menurutnya komitmen dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada bersama semua unsur seperti, KPU dan Bawaslu juga dari sisi keamanan bersama unsur TNI-Polri.
“Kita bertekad untuk menjalankan Pilkada secara aman dan lancar serta yang paling utama adalah aman dari covid19,” lanjut Arif.
Lebih lanjut kata Menko Mahfud, Rakposus sendiri dalam upaya mendiskusikan langkah lebih strategis dan sistematis dalam pelaksanaan pilkada secara baik. Sehingga pilkada tidak menjadi pemilu jadi buat pilu tapi pemilu yang berdemokrasi, aman dari covid19.
Tidak hanya itu, KPU dan Bawaslu pun sudah mengeluarkan sejumlah aturan dalam pelaksanaan pilkada ditengah pandemi dan hal itu harus di tegakkan.
Ketua KPU RI Arief Budiman dalam Rakorsus melaporkan,sebanyak 270 daerah yang melaksanakan Pilkada telah memulai berbagai tahapannya sejak tanggal 15 Juli 2020, terdata sebanyak 734 pasangan bakal calon. Sedangkan untuk anggaran yang tertuang dalam NPHD sendiri saat ini sudah 98 persen sudah di transfer ke KPU masing-masing, Arief berpesan kepada daerah yang belum untuk menyegerakan.
“Perhelatan besar ini akan berdampak 2 sisi jika kita mampu memanage dengan baik, dapat menjadi cara efketif menyebarkam pendidikan kepada masyarakat terkait pemahaman melawan covid19, namun jika tidak akan menjadi sarana penyebaran covid, maka butuh peran serta semua pihak terkait,” kata Arief.
Sementara Ketua Bawaslu RI Abhan menyampaikan bahwa dalam perjalanannya, setiap tahapan pilkada terdapat potensi yang akan terjadi seperti kerumunan masa, arak-arakan dan tidak menggunakan APD. Ketiga nya harus di antisipasi agar pelaksanaan tahapan pilkada selanjutnya dapat disiplin.
“Bawaslu pun juga telah melakukan dan tidak henti-hentinya menghimbau kepada para partai politik pengusung ditiap tahapan agar mengedepankan protokol kesehatan,” katanya.
Kepala BNPB Doni Monardo berahap kepada seluruh penyelenggara untuk memprioritaskan permasalahan keselamatan dan kesehatan agar penyelenggaraan pilkada tidak menimbulkan korban jiwa, karna walah satu yang menjadi faktor penularan covid19 adalah kerumunan.
“Sementara itu penyelenggaraan pilkada sarat akan resiko, maka semua kami himbau agar mentaati protokol kesehatan,” tegas Doni.
BNPB pun kata Doni selalu berkoordinasi dan terus mengingatkan Satgas di daerah agar menatau perkembangan setiap saat, manakala ada potensi yang beresiko akan lansung ditindak.
Mewakili Kepala BIN, Deputi II Intelejen Dalam Negeri menanggapi kondisi pilkada saat ini terutama terjadi pengabaian protokol kesehatan di sejumlah daerah, maka BIN memberikan saran masukan terkait disiplin penegakan hukum protokol kesehatan.
Dalam pada itu, Mendagri Tito Karnavian melihat sejumlah tahapan pelaksanaan pilkada yang berpotensi rawan penyebaran covid19, untuk itu Pemerintah bersama KPU dan Bawaslu juga sudah mengeluarkan sejumlah aturan.
“Pilkada diharapkan justru dapat menjadi ajang penekan covid19 dengan menyerukan protokol kesehatan secara masif,” kata Tito.
Lanjut Tito Penularan covid19 pada masa Pilkada ditengah Pandemi tentu menjadi tugas tambahan yang harus benar-benar di antisipasi secara maksimal. Untuk itu Daerah di tuntut untuk membuat peraturan terkait penegakan protokol kesehatan.
“Untuk tingkat provinsi saat ini sudah 32 yang sudah selesai menyusun, sedangkan di 346 kabupaten dan kota sudah selesai perkada nya, 73 dalam proses dan 95 daerah yang belum. Maka kami himbau secepat mungkin di selesaikan agar menjadi landasan bagi para penegak hukum untuk pendisiplinan covid,” lanjutnya.(***)