Zonakepri. Com-Gabungan Mahasiswa di Kota Tanjungpinang menggelar aksi unjuk rasa menolak disahkannya UU TNI, Senin 24 Maret 2025 di Halaman Kantor DPRD Kepri.
Gabungan mahasiswa yang terdiri dari berbagai organisasi meliputi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Aksi unjuk rasa gabungan mahasiswa tersebut wujud penolakan disahkannya Undang-undang TNI, yang dinilai tidak pro dengan masyarakat sipil.
Mahasiswa menilai revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilakukan secara diam diam dan mendadak.
Gabungan mahasiswa dari berbagai organisasi mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa spanduk dengan beragam tulisan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah.
Perwakilan HMI Tanjungpinang, Ilham menyatakan UU TNI dapat menciderai masyarakat dan konstitusi. Bahkan, disahkannya Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang TNI ini dilakukan secara diam-diam dan mendadak.
“Cabut UU TNI. Jangan ada dwifungsi TNI, ” serunya.
Aksi unjuk rasa menolak disahkan UU TNI yang dinilai berpotensi membuka kembali jalan bagi dwifungsi militer, konsep yang telah dihapus dalam reformasi 1998.
Dengan disahkannya UU TNI dianggap mengancam demokrasi, mendesak prioritas revisi terhadap UU Peradilan Militer, serta menolak pengisian jabatan sipil oleh prajurit aktif.
“Kami menolak dengan tegas revisi UU TNI ini karena bertentangan dengan semangat reformasi 1998. Revisi ini tidak hanya mengancam demokrasi, tetapi juga membuka celah bagi intervensi militer dalam ranah sipil,” ujar Tomi.
Aksi unjuk rasa gabungan mahasiswa tersebut akhirnya ditemui Anggota DPRD Kepri, Bobby Jayanto.
“Sesuai dengan mekanisme, semua aspirasi ditampung dan dilaporkan dulu ke Pimpinan DPRD Kepri, ” ujar Boby Jayanto. (rul)