Zonakepri.com-Krisis iklim global telah memaksa pergeseran paradigma ekonomi internasional menuju transisi energi hijau, hilirisasi mineral ramah lingkungan, dan prinsip keberlanjutan Environmental, Social, and Governance (ESG).
Menanggapi tuntutan global tersebut, pemerintah nasional gencar menarik investasi strategis berskala besar ke berbagai penjuru daerah: mulai dari pembangunan pabrik smelter, kawasan industri terpadu, infrastruktur energi baru terbarukan, hingga bendungan irigasi skala nasional.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proyek-proyek bernilai triliunan rupiah ini kerap berdiri berdampingan dengan bentang alam sensitif serta pemukiman masyarakat adat atau petani lokal, yang rentan memicu sengketa ruang hidup.
Di sinilah aparat kepolisian kewilayahan menghadapi dilema struktural yang membutuhkan kehati-hatian tingkat tinggi. Tugas pokok Polri untuk menjaga stabilitas keamanan guna mendukung kelancaran proyek strategis nasional tidak boleh diartikan secara sempit sebagai alat penekan kepentingan modal atau pembungkam keluhan warga.
Di tengah pengawasan masyarakat sipil global yang sangat peduli terhadap isu hak asasi manusia dan pelestarian alam, setiap kekeliruan tindakan aparat di daerah dapat menjadi sorotan internasional yang merusak reputasi investasi negara secara luas.
Karena itu, konsep green policing (pemolisian ramah lingkungan) wajib diinternalisasi secara utuh oleh para pimpinan kepolisian di tingkat Polda, Polres, hingga Polsek. Polisi kewilayahan harus berdiri sebagai penegak hukum yang objektif dan adil.
Di satu sisi, jajaran kepolisian daerah wajib memberikan jaminan keamanan fisik terhadap aset investasi strategis dari tindakan intimidasi, pemerasan oleh oknum preman berkedok organisasi, maupun aksi vandalisme yang melumpuhkan operasional.
Di sisi lain, aparat harus tegas menindak pelanggaran hukum lingkungan hidup, seperti pencemaran limbah industri tanpa izin, deforestasi ilegal, dan perusakan mata air yang mengorbankan hak-hak warga setempat.
Saat terjadi letupan sengketa lahan atau gesekan sosial antara pihak pengembang proyek dan masyarakat terdampak, kepolisian kewilayahan harus mengedepankan pendekatan dialogis dan mediasi berkeadilan. Melalui pemanfaatan mekanisme restorative justice, polisi daerah dapat berperan sebagai fasilitator netral yang mencari titik temu kompensasi serta pelibatan tenaga kerja lokal secara adil.
Penanganan konflik agraria dan lingkungan yang transparan, tanpa keberpihakan buta pada korporasi, akan menumbuhkan rasa keadilan di sanubari masyarakat. Stabilitas ekonomi nasional hanya akan tercipta secara kokoh apabila kelestarian ekologis dan martabat warga lokal tetap dijaga dengan penuh kehormatan.(Penulis: Reza Anugrah Arief Perdana, S.H., S.I.K)