Merajut Kohesi Bangsa: Harmoni Sosial dan Netralitas Pascapemilu Di Tingkat Tapak

Zonakepri.com-Lanskap politik global saat ini diwarnai oleh menguatnya polarisasi ideologi dan populisme sempit yang di banyak belahan dunia terbukti melemahkan demokrasi. Di ranah domestik, Indonesia secara berkesinambungan melalui berbagai tahapan pesta demokrasi akbar—dari pemilu legislatif, pemilihan presiden, hingga pilkada serentak di ratusan kabupaten dan kota.

Pesta demokrasi adalah keniscayaan konstitusional, namun dinamika persaingan politik elite kerap meninggalkan endapan luka sosial, fanatisme kelompok, serta fragmentasi antarpendukung yang berakar kuat hingga ke tingkat rukun tetangga dan perkampungan.

Dalam kondisi sosial yang rentan ini, kepolisian kewilayahan memikul amanah historis sebagai benteng pemersatu bangsa dan pengawal kohesi sosial. Polres dan Polsek berada di garis kontak paling intim dengan dinamika psikologis warga. Gesekan yang semula dipicu oleh perbedaan pilihan bupati, gubernur, atau legislator sangat mudah bermutasi menjadi konflik komunal jika tidak diredam sejak dini.

Oleh karena itu, langkah pendinginan suasana (cooling system) yang terstruktur harus menjadi prioritas utama kerja kepolisian daerah sebelum, selama, dan terutama sesudah masa pemilihan umum berlangsung.

Kunci efektivitas kerja pemolisian dalam merajut kembali kohesi sosial terletak pada kedekatan kultural aparat dengan pemangku kepentingan lokal. Para Kapolres dan Kapolsek dituntut proaktif merangkul tokoh lintas agama, sesepuh adat, pimpinan organisasi kepemudaan, dan tokoh masyarakat untuk duduk bersama dalam forum-forum rembuk kebangsaan.

Bhabinkamtibmas di setiap desa harus menjadi agen perdamaian yang mencairkan kecanggungan antarwarga pendukung paslon berbeda lewat kegiatan gotong royong, olahraga bersama, dan musyawarah desa. Narasi persatuan dan kebersamaan harus terus disuarakan melampaui sekat-sekat kepentingan politik sesaat.

Di atas semua itu, prasyarat mutlak yang tidak dapat ditawar adalah komitmen netralitas kepolisian di lapangan. Ketika aparat penegak hukum di daerah mampu bersikap tegak lurus, tidak memperlihatkan keberpihakan sedikit pun kepada kontestan manapun, serta menindak tegas setiap pelanggaran pidana pemilu tanpa pandang bulu, masyarakat akan menaruh rasa hormat yang mendalam. Legitimasi moral inilah yang menjadi jangkar peredam ketika ada pihak-pihak yang mencoba memprovokasi kerusuhan pascakontestasi.

Dengan menjaga netralitas dan merawat tali silaturahmi di tataran akar rumput, kepolisian kewilayahan memastikan bahwa keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap kokoh berdiri di tengah terpaan angin demokrasi.(Penulis: Reza Anugrah Arief Perdana, S.H., S.I.K)

Harmoni sosialKohesi bangsaNetralitas pemiluReza Anugrah Arief PerdanaS.HS.I.K
Comments (0)
Add Comment