Zonakepri.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengungkapkan bahwa Pemprov Kepri saat ini sedang menjajaki kemungkinan kerja sama pinjaman dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan strategis di daerah.
Hal ini disampaikan dalam sebuah pertemuan yang membahas kondisi keuangan daerah dan berbagai agenda pembiayaan.
“Kita sedang kaji mana yang lebih meringankan dari sisi bunga, syarat, dan jangka waktu pinjaman. Kalau PT SMI lebih murah bunganya, ya mungkin kita putuskan ke sana,” ungkap Ansar.
Menurutnya, suku bunga yang ditawarkan PT SMI relatif lebih rendah dan memungkinkan adanya dukungan untuk pembiayaan perencanaan kegiatan strategis.
Terkait kewajiban yang masih tertunda, Ansar menyebutkan masih terdapat tunda bayar sekitar Rp11 miliar. Ia menargetkan, kewajiban tersebut akan dilunasi pada Agustus 2025.
“Target kita tahun ini selesai semua, Insyaallah bulan Agustus,” katanya, 8 Juli 2025.
Gubernur juga menyinggung pembayaran TPP 13 dan reguler yang masih menunggu ketersediaan kas daerah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan kelancaran cash flow di tengah beban anggaran yang cukup besar.
“Yang penting kita bisa jaga cash flow-nya. Karena banyak penyesuaian tahun ini. P3K harus kita biayai, tunda bayar juga. Maka ritme keuangan mesti dijaga sampai semua kewajiban terpenuhi,” terangnya.
Mengenai gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS), Ansar menegaskan bahwa pemerintah sudah mengantisipasi alokasinya, meski pembayaran belum dilakukan karena masih menunggu pencairan anggaran dari pusat.
Dalam penyusunan APBD ke depan, pemerintah akan lebih berhati-hati agar disesuaikan dengan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD), APBD, dan dana transfer.
“Kemarin karena ada penyesuaian dana transfer dari pusat, padahal kita sudah lakukan pelelangan kegiatan strategis. Sumber PAD belum maksimal, akhirnya terjadi tunda bayar. Tapi Insyaallah tahun ini tak terjadi lagi,” ujarnya.
Gubernur Ansar menekankan bahwa dalam pengelolaan anggaran, pemerintah daerah tidak hanya membelanjakan dana yang ada, tapi juga aktif mencari sumber-sumber keuangan sambil tetap menjalankan belanja pembangunan.
“Kita bukan membelanjakan uang yang ada, tapi mencari uang sambil belanja,” pungkasnya. (Ki)