Zonakepri.com – Gubernur Kepri Ansar Ahmad memberi perhatian besar terhadap pelaksanaan program strategis nasional di Provinsi Kepri. Salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejumlah peninjauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kabupaten/kota di Kepri telah dilakukan untuk memastikan terjaminnya kualitas MBG yang disalurkan kepada penerima manfaat.
Setelah meninjau SPPG di Kabupaten Kepulauan Anambas beberapa waktu lalu, kini Gubernur Kepri meninjau SPPG di Kabupaten Karimun pada Selasa (18/11/2026).
Gubernur Ansar mengatakan, SPPG yang baru dan belum beroperasi akan didata dan dilaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) agar segera beroperasi. Demikian juga untuk pencairan dana bagi SPPG yang telah memenuhi kriteria, diupayakan agar proses pembayaran dipercepat, sehingga SPPG yang sempat berhenti akan kembali beroperasi.
Rakor Program Strategis Nasional
Sebelumnya, Gubernur Ansar telah menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota di Kepri membahas perkembangan pencapaian Program Strategis Nasional Presiden RI di Provinsi Kepulauan Riau, di Gedung Daerah Provinsi Kepri pada Minggu (16/11/2026).
Rapat ini dilakukan untuk evaluasi bersama agar berbagai program strategis nasional yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden RI dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau.
Dalam arahannya, Gubernur Ansar mengatakan rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memantau perkembangan, mengevaluasi capaian, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
Menurutnya, seluruh program yang diluncurkan pemerintah pusat harus didukung maksimal oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk pelaksanaan program utama, tetapi juga melalui program pendukung agar implementasinya berjalan komprehensif.
“Kita ingin semua program Asta Cita ini bisa kita laksanakan dan implementasikan dengan sukses di Kepri. Kita tidak boleh bersikap ambivalen, tetapi harus memberikan dukungan, termasuk melalui program-program lain agar pelaksanaannya semakin komprehensif,” tegasnya.
Gubernur juga meminta seluruh OPD terkait untuk menginventarisasi berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. Hasil inventarisasi tersebut nantinya menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah kabupaten/kota.
Ia menegaskan, sejumlah persoalan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah perlu dikomunikasikan langsung dengan pemerintah pusat.
“Kalau sudah kita inventarisasi persoalannya, nanti saya pelajari bahannya. Kita bisa bersama-sama dengan para bupati dan wali kota datang ke pemerintah pusat untuk membicarakan berbagai persoalan tersebut. Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan di daerah dan membutuhkan penyelesaian dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Kualitas MBG Jadi Prioritas
Ketua Satgas MBG Kepri yang juga Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas, kebersihan, keamanan, dan kelayakan makanan yang disajikan.
“Makanan bergizi yang diproduksi SPPG benar-benar dapat diterima dan dikonsumsi dengan aman oleh seluruh kelompok penerima manfaat, mulai dari anak-anak di tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK hingga kelompok sasaran di posyandu,” sebutnya saat meninjau pelaksanaan MBG di Batam belum lama ini.
Menurutnya, butuh kolaborasi dan pengawasan bersama untuk memastikan program ini berjalan lancar, memberikan manfaat, serta menjaga kesehatan anak-anak dan seluruh penerima manfaat di Kepulauan Riau.
71 SPPG Belum Beroperasi
Koordinator MBG Kepri yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri, Rika Azmi, menyebutkan berdasarkan data per 13 November 2026, terdapat 71 SPPG yang belum beroperasi dari total 266 SPPG yang seharusnya beroperasi di Kepri.
Kota Batam menjadi daerah dengan jumlah SPPG tidak operasional terbanyak, yakni 27 unit. Sejumlah penyebabnya antara lain persoalan administrasi, belum terpenuhinya persyaratan, kejadian tertentu, serta fasilitas yang belum memenuhi ketentuan.
Sedangkan jumlah penerima manfaat MBG di Kepri berdasarkan data Oktober 2026 mencapai 720.238 orang, meningkat sekitar 40 ribu penerima dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara realisasi pelayanan penerima manfaat mengalami penurunan dari sebelumnya sekitar 87 persen menjadi *69,37 persen*. Hal tersebut dipengaruhi oleh sejumlah SPPG yang tidak beroperasi.
SPPG Pulau Penyengat Tak Kunjung Beroperasi
Salah satu SPPG di Kota Tanjungpinang yang sudah melengkapi persyaratan sejak beberapa bulan lalu dan hingga kini belum beroperasi berada di Pulau Penyengat, Tanjungpinang.
Sebagai wilayah yang menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Kota Tanjungpinang, SPPG di Pulau Penyengat terbilang tertinggal dibandingkan wilayah lain di Kota Tanjungpinang.
Hal ini menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat Pulau Penyengat maupun masyarakat Kota Tanjungpinang. Salah satu yang menjadi pertanyaan, apa kendala beroperasinya SPPG di Pulau Penyengat yang hanya ada satu ini.
Menurut penuturan Kiki selaku pengelola SPPG di Penyengat mengatakan pihaknya hanya menunggu arahan dari pusat untuk beroperasinya SPPG.
“Belum ada arahan dari pusat. Iya, tinggal nunggu arahan,” sebutnya melalui telepon seluler, Selasa (18/11/2026). (Diskominfo/rul)