Zonakepri.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan harapan agar hasil pembahasan bersama Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dapat melahirkan keputusan yang seimbang dan tetap memihak pada kepentingan pembangunan daerah.
“Kita sama-sama berdoa agar hasilnya baik. Semoga langkah ini memberi manfaat bagi daerah,” ungkap Ansar.
Ia menuturkan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di mana para gubernur dari seluruh Indonesia menyuarakan kekhawatiran terhadap kebijakan pengurangan TKD oleh pemerintah pusat.
“Pak Menteri menyampaikan bahwa pihaknya akan meninjau kembali kondisi APBN. Kami hanya menyampaikan pandangan dan masukan melalui forum APPSI terkait dampak pemotongan dana tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ansar menekankan pentingnya setiap daerah memperkuat kapasitas fiskal di masa mendatang, termasuk dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mempererat kolaborasi bersama pemerintah pusat.
“Kami juga sudah berdialog dengan Menteri Dalam Negeri. Prinsipnya, daerah tetap siap melaksanakan tanggung jawab, selama kebijakannya mempertimbangkan kondisi riil di lapangan,” tutur Ansar.
Sebagai informasi, pagu TKD untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 mengalami penurunan cukup signifikan, menjadi Rp1,467 triliun, atau turun sekitar Rp534 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,001 triliun.
Dampak dari penurunan tersebut menyebabkan postur APBD Kepri 2026 yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp3,967 triliun harus direvisi menjadi Rp3,471 triliun. Kondisi ini akan memengaruhi beberapa program strategis dan kegiatan pembangunan ekonomi daerah.
Meski begitu, Ansar menegaskan bahwa Pemprov Kepri tetap berkomitmen menjaga arah pembangunan, memastikan program prioritas tetap berjalan, serta menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama di tengah keterbatasan fiskal yang ada.(Ki)