Zonakepri.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tengah menyusun agenda pembangunan jangka panjang yang dirancang untuk mulai dijalankan pada tahun 2026.
Dalam rencana tersebut, Pemprov Kepri membuka kesempatan seluas mungkin bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah ini.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengungkapkan bahwa pembangunan yang dirancang bukan hanya untuk meningkatkan infrastruktur, tetapi juga menyentuh sektor penting lainnya seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan.
“Kami tidak ingin ada warga yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan maupun layanan medis. Semua kebijakan nantinya diarahkan agar manfaat pembangunan bisa dirasakan merata,” kata Nyanyang.
Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen visi-misi pasangan Ansar Ahmad dan dirinya saat mengikuti kontestasi Pilkada 2024 lalu.
Sejalan dengan hal itu, Pemprov juga mengoptimalkan potensi kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) yang dimiliki Kepri.
Menurutnya, wilayah-wilayah ini sangat strategis dan dapat dijadikan magnet investasi yang mampu membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
“Sudah banyak investor yang masuk, dan kita berharap jumlahnya terus bertambah. Kawasan FTZ ini punya peluang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Selain sektor investasi, pemerintah provinsi juga berencana memperkuat sektor pelayanan publik. Salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah memperluas ruang layanan poliklinik di sejumlah rumah sakit milik pemerintah, terutama di RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) di Tanjungpinang. (Ki)
