Zonakepri.com – Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan apresiasi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV wilayah Kepulauan Riau (Kepri) atas dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Natuna.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa pembangunan jaringan irigasi air tanah yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir, Kecamatan Bunguran Timur, Senin (26/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, terungkap pula bahwa BWS Sumatera IV mengalokasikan anggaran APBN Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp106.463.620.000 atau sekitar Rp106,46 miliar untuk berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur sumber daya air di Kabupaten Natuna.
Bupati Cen Sui Lan mengatakan, dukungan dari pemerintah pusat melalui BWS sangat penting untuk mendorong pembangunan daerah, terutama dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan saya ke kantor BWS. Saya mengucapkan terima kasih atas program dan dukungan yang telah diberikan kepada Kabupaten Natuna,” ujar Cen Sui Lan.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan BWS terhadap sejumlah program pembangunan di Natuna, salah satunya terkait penyelesaian Embung Sebayar.
“Terima kasih kepada BWS atas dukungan yang diberikan untuk Natuna. Salah satunya terkait penyelesaian Embung Sebayar. Kami berharap koordinasi dan kerja sama ini dapat terus berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Menurut Cen, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu terus diperkuat agar berbagai kebutuhan pembangunan di Kabupaten Natuna dapat memperoleh perhatian dan dukungan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Sementara itu, berdasarkan paparan alokasi anggaran BWS Sumatera IV, dana sebesar Rp106,46 miliar tersebut mencakup sejumlah kegiatan strategis, mulai dari pembangunan pengaman pantai, peningkatan embung dan jaringan irigasi, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), hingga operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
Porsi terbesar anggaran dialokasikan untuk pembangunan pengaman pantai Pulau Kepala di Kabupaten Natuna, yang merupakan salah satu wilayah pulau terluar Indonesia.
Proyek pembangunan pengaman pantai tahap kedua tersebut memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp80.245.058.000 atau sekitar Rp80,25 miliar.
Pembangunan pengaman pantai ini menjadi salah satu infrastruktur penting dalam mendukung perlindungan kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan dinamika gelombang laut, sesuai dengan perencanaan teknis pekerjaan.
Kepala BWS Sumatera IV wilayah Kepri, Nedy Hidayat, dalam pemaparannya menyebutkan pembangunan pengaman pantai Pulau Kepala direncanakan berlanjut ke tahap ketiga.
Untuk kelanjutan pembangunan tersebut, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp121 miliar. Namun, anggaran itu masih dalam tahap usulan.
Selain pembangunan pengaman pantai, BWS Sumatera IV juga mengalokasikan anggaran untuk peningkatan embung dan jaringan irigasi, program P3-TGAI, serta kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air di Kabupaten Natuna.
Berbagai program tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan sumber daya air sekaligus memperkuat infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Nedy Hidayat menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Natuna.
“Kami siap mendukung,” kata Nedy Hidayat.
Dukungan tersebut diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara BWS Sumatera IV dan Pemerintah Kabupaten Natuna, baik dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan air maupun perlindungan kawasan pesisir, khususnya di wilayah perbatasan dan pulau terluar.
Kegiatan serah terima hibah BMN tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, Kepala BWS Sumatera IV wilayah Kepri beserta rombongan, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Natuna.
Melalui dukungan program dan anggaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap koordinasi dengan BWS Sumatera IV terus berjalan baik sehingga pembangunan infrastruktur dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Zubadri/adv)
