Zonakepri.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri Tahun 2025-2029, Selasa (8/7/2025).
Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan pandangan kritis mereka, salah satunya terkait keberadaan dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menanggapi hal itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengakui bahwa kinerja BUMD memang masih menjadi pekerjaan rumah.
Ia menyebut pembenahan dilakukan secara bertahap karena beban masa lalu masih membayangi.
“Pelan-pelan kita benahi ya. Karena terus terang saja, BUMD yang ada dulu kan juga beban di masa lalu. Dulu sudah diberi modal cukup besar. Sekarang minimal sudah tidak berutang-utang lagi,” ujar Ansar di hadapan awak media.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah provinsi tengah mematangkan rencana pembentukan BUMD di sektor energi, khususnya minyak dan gas, dengan memanfaatkan potensi lahan yang dimiliki di wilayah Anambas.
“Yang kita kejar ini BUMD energi. Tapi kita tidak bisa hanya menunggu Participating Interest (PI) yang butuh waktu lama. Kita dorong agar BUMD bisa menjalin komunikasi yang baik dengan pelaku eksplorasi migas. Di Anambas kita punya lahan gas ke-ruangan, mudah-mudahan bisa dikerjasamakan,” jelasnya.
Namun, ketika ditanya berapa potensi PAD dari BUMD energi tersebut, Ansar belum bisa memastikan.
“Belum bisa dipastikan, karena semua tergantung pada rencana kerja masing-masing perusahaan minyak dan gas serta hasil surveinya,” pungkasnya. (Ki)
