Zonakepri.com– Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Koridor Aman Singapura–Batam penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Aston Batam Hotel & Residence, Kamis (19/11/2026).
FGD dalam rangka memperkuat Mekanisme Rujukan Nasional (National Referral Mechanism/NRM) penanganan korban TPPO di wilayah perbatasan dibuka langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Dr. Hotmangaradja Pandjaitan.
Forum ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam menyelaraskan prosedur pencegahan, deteksi dini, penanganan, serta perlindungan korban TPPO di jalur lintas batas Indonesia–Singapura.
Dalam sambutannya, Duta Besar RI untuk Singapura menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan kerja sama antarinstansi serta lintas negara guna memastikan penanganan korban TPPO berjalan secara terpadu, khususnya di kawasan perbatasan yang memiliki mobilitas masyarakat cukup tinggi.
“Penguatan koordinasi dan mekanisme rujukan menjadi sangat penting agar penanganan korban dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan berkesinambungan, mulai dari proses penyelamatan hingga pemulihan,” ungkapnya.
FGD tersebut membahas sejumlah langkah strategis, di antaranya penyelarasan mekanisme rujukan nasional antarinstansi, penguatan pengawasan koridor Singapura–Batam, peningkatan kolaborasi lintas sektor dan bilateral, serta penyediaan layanan perlindungan korban yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan korban.
Penguatan mekanisme rujukan nasional diharapkan dapat memastikan proses penanganan korban berjalan secara sistematis, mulai dari identifikasi awal, pemeriksaan dan asesmen kebutuhan, perlindungan, pemulihan fisik dan psikologis, pendampingan hukum, hingga reintegrasi sosial.
Selain itu, pengawasan terhadap jalur keberangkatan dan kedatangan di kawasan perbatasan, baik melalui pelabuhan resmi maupun jalur perairan yang berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, juga menjadi perhatian dalam upaya mencegah perdagangan orang dan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural.
Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penguatan sistem perlindungan korban TPPO menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi daerah yang memiliki posisi strategis di wilayah perbatasan dengan negara tetangga.
“Bintan merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga upaya pencegahan dan penanganan TPPO membutuhkan perhatian serta koordinasi yang kuat dari seluruh pihak. Kami berharap melalui forum ini, mekanisme perlindungan dan rujukan korban dapat semakin terintegrasi, sehingga masyarakat, khususnya calon pekerja migran Indonesia, mendapatkan perlindungan yang maksimal,” ujarnya.
Ia juga berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan pekerja migran, serta berbagai organisasi terkait dapat terus diperkuat, terutama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang dan pentingnya bekerja melalui jalur prosedural.
“Pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan, hingga memastikan korban memperoleh pendampingan dan pemulihan yang layak. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat iming-iming pekerjaan yang tidak jelas dan berujung pada praktik perdagangan orang,” tambahnya.
Forum ini turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga di tingkat pusat, aparat penegak hukum dan pengawas perbatasan, lembaga perlindungan pekerja migran, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendamping korban.
Melalui FGD Koridor Aman Singapura–Batam, diharapkan tercipta mekanisme koordinasi dan rujukan yang lebih efektif, sehingga penanganan korban TPPO tidak terputus di setiap tahapan pelayanan. Kolaborasi lintas sektor dan lintas negara ini juga diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan, mempersempit ruang gerak sindikat perdagangan orang, serta meningkatkan perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan.(Diskominfo)












