
Zonakepri.com-Kementerian Transmigrasi mengutamakan warga lokal dalam membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di berbagai kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Utara.
Ini ditegaskan Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Kementerian Transmigrasi Dr. Velix Wanggai, menanggapi aksi damai yang dilakukan perwakilan masyarakat suku Dayak, Tidung dan Bulungan di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara (4/8).
“Kami bersyukur dengan adanya penyampaian aspirasi ini karena menjadi pintu masuk bagi kami untuk menjelaskan program transmigrasi yang pro masyarakat lokal (_pro-growth_) dan pro pertumbuhan (_pro-growth_) dan pro pemerataan (_pro-equality_) melalui program transmigrasi lokal, termasuk program transmigrasi di Tanah Borneo ini,” tambah Velix yang juga putra daerah Kalimantan dari garis keturunan ibu.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan saudara-saudara kami masyarakat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara agar program transmigrasi ini dapat berjalan dan mensejahterakan masyarakat lokal,” kata Velix Wanggai dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (4/8).
Dalam aksi damainya, kelompok-kelompok masyarakat adat Dayak di Kalimantan Utara ini mendesak pemerintah pusat untuk memperhatikan kesejahteraan mereka.
“Saudara-saudara saya di Kalimantan , khususnya yang saya cintai saudara-saudara di Kalimantan Tengah dan Masyarakat yang ada di Kalimantan Utara, tidak perlu khawatir dengan program transmigrasi ini. Prioritas utama kami adalah warga lokal, khususnya dari masyarakat Dayak untuk ikut serta dalam transmigrasi lokal di Kalimatan,” kata Velix.
Velix menegaskan para transmigran lokal ini akan mendapatkan fasilitas yang sama seperti transmigran lainnya, mulai dari fasilitas perumahan, lahan pekarangan dan dukungan lainnya.
Ibukota Kalimantan Utara, Tanjung Selor, punya sejarah yang unik terkait transmigrasi. Kecamatan Tanjung Selor terbentuk dari satuan-satuan pemukiman transmigrasi yang kemudian bertransformasi menjadi desa dan kecamatan, serta berada dalam wilayah administratif kabupaten Bulungan.(Siaran Pers/AAF)





