Zonakepri.com- Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Selasa (14/7/2026) siang, menyampaikan usulan percepatan pemerataan digital kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.
Usulan disampaikan Wagub Nyanyang dalam audiensi bersama Sekretaris BNPP Komjen Pol Makhruzi Rahman dan jajaran teknis terkait di Kantor BNPP Kemendagri, Jakarta Pusat.
Hadir mendampingi Wagub Kepri, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Hendri Kurniadi, Kepala Badan Penghubung Sentot Faisal, dan Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Zulkhairi.
Nyanyang mengungkapkan, jaringan komunikasi di Provinsi Kepulauan Riau saat ini masih belum semuanya terhubung. Masih banyak area tanpa sinyal (blankspot) di pulau-pulau: di wilayah Kabupaten Lingga, Natuna dan Anambas.
“Ini menjadikan Provinsi Kepulauan Riau belum merdeka secara komunikasi dikarenakan keterbatasan sinyal,” pungkas Wagub.
Dalam Dokumen Usulan Penguatan Sinyal Telekomunikasi dan Penanganan Area Blankspot yang disampaikan Wagub Nyanyang, terdapat 207 lokasi blankspot total maupun blankspot parsial (poor coverage) yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota se-Kepulauan Riau.
Peningkatan penguatan sinyal telekomunikasi – juga dukungan kelistrikan – di wilayah Kepulauan Riau juga terkait dengan dukungan atas program Desa Nelayan Merah Putih di mana ada kebutuhan sinyal komunikasi GSM/internet maupun cool storage.
“Dengan Langkah-langkah yang kami ambil, kami mengusulkan untuk melakukan percepatan pemerataan digital melalui pembangunan BTS baru di wilayah pemukiman blankspot, peningkatan kapasitas jaringan ke 4G/5G pada infrastruktur yang tersedia, serta penyediaan akses internet berbasis satelit untuk mendukung layanan publik di wilayah terpencil dan terluar,” ujar Nyanyang dalam paparannya.
Respon Positif
Usulan Pemprov Kepri yang disampaikan Wagub Nyanyang mendapat respon positif. Sekretaris BNPP Komjen Pol Makhruzi Rahman menekankan haurs fokus pada penanganan kebutuhan kelistrikan yang berkaitan dengan komunikasi.
“Begitu pula sebaliknya. Dengan ini akan digagas pembangunan dan penguatan infrastruktur yang saling mendukung,” pungkasnya.
Makhruzi segera menugaskan Deputi terkait untuk meninjaklanjuti rasio elektrifikasi dan juga permasalahan coverage sinyal di wilayah Kepri ke Kementerian terkait di Pemerintah Pusat.
“Untuk masalah konektivitas antarwilayah, saya menggagas rute penerbangan anatarwilayah Malaysia dan Indonesia, yaitu Serasan-Anambas-Kuching-Sambas,” ujar Makhruzi menyampaikan usulan.
Bersebelahan langsung dengan Singapura—yang merupakan salah satu pusat ekonomi dan digital global— menuntut Provinsi Kepulauan Riau untuk memiliki kesiapan infrastruktur digital yang setara. Penguatan sinyal ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi digital masyarakat.
Dengan jaringan yang kuat (terutama peningkatan ke 4G/5G), pelaku ekonomi lokal, UMKM, dan sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau dapat memanfaatkan peluang pasar internasional dan tidak tertinggal dari ekosistem digital negara tetangga.
Hal ini sejalan dengan Misi Keempat Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Pariode 2025-2030, yaitu “Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan”. (Med/Banhub Kepri)
