Zonakepri.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri Tahun 2027 sebesar Rp4.229.356..
Angka tersebut naik Rp349.836 atau 9,02 persen dibandingkan UMP Tahun 2026 yang sebesar Rp3.879.520.
Penetapan tersebut dilakukan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1232 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.
Selain UMP, Gubernur Ansar juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kepri Tahun 2027 sebesar Rp4.253.968. Nilai tersebut naik Rp351.872 atau 9,02 persen dibandingkan UMSP Tahun 2026 sebesar Rp3.902.096.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri, Diky Wijaya, menjelaskan penetapan UMP dan UMSP Tahun 2027 telah melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Kepri dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
“Penetapan ini merupakan hasil pembahasan bersama seluruh unsur Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau, dengan memperhatikan rasa keadilan, kondisi perekonomian, serta keberlangsungan dunia usaha di Kepulauan Riau,” jelas Diky.
Rapat Pleno Berlangsung Alot
Sebelum ditetapkan Gubernur, Dewan Pengupahan Provinsi Kepri telah menggelar rapat pleno pada 19 November 2026 di Kota Batam. Rapat tersebut membahas rekomendasi UMP dan UMSP Kepri Tahun 2027.
Pembahasan berlangsung cukup alot dan sempat beberapa kali diskors. Unsur serikat pekerja awalnya mengusulkan indeks alfa sebesar 1,0. Usulan tersebut mempertimbangkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Provinsi Kepri berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp5.977.587.
Sementara itu, unsur pengusaha mengusulkan indeks alfa sebesar 0,5 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dunia usaha yang masih menghadapi dinamika global.
Setelah melalui pembahasan dan mendengarkan berbagai masukan dari unsur pemerintah serta akademisi, serikat pekerja dan pengusaha akhirnya mencapai kesepakatan menggunakan indeks alfa sebesar 0,75.
Kesepakatan tersebut menjadi dasar rekomendasi besaran UMP dan UMSP Kepri Tahun 2027 kepada Gubernur untuk ditetapkan.
Dasar Hukum Penetapan
Diky menjelaskan, penetapan upah minimum tahun ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dalam regulasi tersebut, terdapat penyesuaian rentang indeks alfa yang sebelumnya berkisar 0,5 hingga 0,9 menjadi 0,5 hingga 1,0. Sementara perhitungan upah minimum Tahun 2027 masih menggunakan formula sebagaimana diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2025.
Adapun Pasal 138 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur bahwa penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan tersebut bersumber dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan statistik.
UMSP 2027 Mencakup 13 Sektor
Untuk UMSP Kepri Tahun 2027, pemerintah menetapkan 13 sektor, meningkat dibandingkan Tahun 2026 yang mencakup 11 sektor.
Ketiga belas sektor tersebut meliputi:
– Industri kimia dasar anorganik klor dan alkali
– Industri kimia dasar anorganik gas industri
– Industri kimia dasar anorganik pigmen
– Industri kimia dasar anorganik lainnya
– Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian
– Industri kapal dan perahu serta jasa reparasi bangunan terapung
– Industri peralatan dan perlengkapan kapal
– Reparasi kapal dan bangunan terapung
– Pertambangan minyak bumi
– Pertambangan gas alam cair
– Pengusahaan tenaga panas bumi
– Industri produk logam struktural baja untuk konstruksi berat (fabrikasi jacket/rig)
– Pembangkitan tenaga listrik
Seluruh sektor tersebut ditetapkan dengan UMSP sebesar Rp4.253.968.
Diky menambahkan, keputusan penetapan UMP dan UMSP Kepri Tahun 2027 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pengusaha maupun pekerja, dalam pelaksanaan kebijakan pengupahan di Provinsi Kepulauan Riau.
Pemprov Kepri juga mengharapkan seluruh pihak dapat memperhatikan, menghormati, dan mematuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan.
“Penetapan ini telah mempertimbangkan aspek keadilan, kondisi perekonomian, dan ketenagakerjaan di Kepulauan Riau. Kami berharap seluruh stakeholder dapat melaksanakan ketentuan ini dengan sebaik-baiknya,” tutup Diky. (Diskominfo)












