Zonakepri.com-Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi (Rakor) Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Kasatgas Korsupgah I.2 KPK RI Uding Juharudin menjelaskan bahwa kegiatan koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK merupakan bagian dari upaya pendampingan kepada pemerintah daerah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan bebas dari praktik korupsi.
Ia mengatakan, KPK tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara sistemik sehingga berbagai celah yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dapat diminimalkan.
“Kami selalu menyampaikan bahwa dalam rangka koordinasi dan supervisi, kami hadir sebagai pendamping Bapak dan Ibu di daerah. Program-program yang kami bawa bertujuan mendorong perbaikan tata kelola secara sistemik, sehingga celah-celah korupsi dapat dieliminasi,” jelas Uding.
Menurutnya, jika ditemukan OTT kasus korupsi disuatu daerah, maka selaku supervisi dinilai sebagai suatu kegagalan dan mendapat rapor negatif. Demikian sebaliknya.
Sedangkan untuk pemerintah provinsi Kepri saat ini memiliki nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) relatif bagus mencapai 92. Namun untuk penilaian integritas masih perlu ditingkatkan lagi. “Berdasarkan data tiga tahun terakhir perolehan nilai integritas berada pada nilai 70,71 dan 74. Diharapkan pada tahun 2027 mendatang perolehan nilai integritas bisa meningkat menjadi 78.
“Untuk penilaian integritas ini, dari dimensi eksternal sudah bagus dengan nilai 87. Namun internal masih perlu ditingkatkan,” sebutnya, Jumat 13 November 2026 di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak Kota Tanjungpinang.
Menurut Uding, penilaian integritas bukan hal yang harus dikejar, melainkan substansi dari integritas lebih penting. Hal ini akan ditunjukkan dengan kondis SDM pegawai yang profesional dan memberikan pelayanan secara obyektif dan transparan.
Berdasarkan data Agustus 2025 hingga Oktober 2026 ditemukan 19 kasus korupsi di daerah. Namun untuk Provinsi masih bagus. Namun tidak menjamin selamanya yang bersih dari korupsi akan akan terus aman karena kasus korupsi sebagai bahaya laten yang bisa muncul tiba tiba.
Oleh karena itu, melalui kegiatan supervisi ini diharapkan mencegah para pemangku jabatan untuk senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab secara transparan dan akuntabel.
Disebutkan Uding, berdasarkan lima hari kunjungan kerja yang telah dilakukan, Tim Korsupgah KPK RI telah mengunjungi sejumlah wilayah, di antaranya Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan sejumlah infrastruktur daerah terawat dengan baik, termasuk kondisi jalan di kedua kabupaten tersebut. Hal ini menjadi perhatian tersendiri di tengah kondisi anggaran daerah yang relatif mengalami penurunan.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pemprov Kepri mengatakan rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus mendorong pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui rapat koordinasi ini, Ansar meminta arahan, evaluasi mendalam, serta bimbingan lebih lanjut dari Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Menurutnya, masukan dari KPK sangat diperlukan sebagai kompas perbaikan, khususnya dalam menyusun rencana aksi penyelamatan keuangan negara yang tepat sasaran, terukur, dan dapat diimplementasikan secara efektif.
“Kepada seluruh kepala perangkat daerah yang hadir, saya instruksikan agar mengikuti kegiatan ini secara saksama dari awal hingga akhir. Jadikan setiap catatan evaluasi dan kajian sebagai prioritas perbaikan tata kelola di lingkungan kerja masing-masing demi mewujudkan birokrasi Kepulauan Riau yang berintegritas tinggi dan melayani masyarakat sepenuh hati,” tegasnya.
Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri terus berupaya mengakselerasi pembangunan daerah secara merata guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau.
Berbagai agenda pembangunan strategis terus dilaksanakan secara berkesinambungan, mulai dari proyek strategis pemerintah provinsi lintas tahun anggaran, peningkatan layanan pendidikan dan fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah, pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah, pengelolaan potensi kelautan dan perikanan, pariwisata, kawasan perbatasan, hingga penyaluran bantuan hibah, bantuan keuangan, dan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Namun demikian, kami menyadari sepenuhnya bahwa seluruh capaian dan proses pembangunan tersebut hanya akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat apabila dilandasi semangat integritas serta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, integritas adalah fondasi utama dalam membangun daerah yang kita cintai ini,” ujar Ansar.
Gubernur juga menyampaikan bahwa sinergi Pemerintah Provinsi Kepri bersama pemerintah kabupaten dan kota, KPK RI, serta seluruh pemangku kepentingan telah mendorong berbagai capaian positif pembangunan daerah.
Salah satunya terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kepri pada Triwulan III 2026 yang mencapai 7,5 persen. Capaian tersebut menempatkan Kepri pada posisi pertama di Sumatera dan ketiga secara nasional.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri pada 2025 mencapai 80,53 poin. Angka tersebut menempatkan Kepri pada peringkat pertama di Sumatera dan ketiga secara nasional.
Gubernur menegaskan, berbagai capaian pembangunan tersebut harus diiringi dengan penguatan integritas dan pengawasan agar setiap program pemerintah dapat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Terkait penilaian integritas yang masih belum bagus, Gubernur Ansar menghimbau kepada jajaran pegawai untuk mengisi survey penilaian integritas yang diajukan KPK. Karena hal ini berpengaruh pada penilaian integritas dimensi internal. Untuk dimensi eksternal sudah bagus mencapai angka 87.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, serta jajaran Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah I.2 KPK RI.
Menurut Pandangan ketua umum Investigation Corruption Transparan Independen (ICTI-Kepri) Kuncus, kasus korupsi di Kepri memang minim. Namun Minimnya Kasus Bukan Berarti Korupsi Telah Hilang. “Dengan kondisi minim kasus korupsi tidak serta-merta dapat diartikan bahwa praktik korupsi sudah tidak terjadi atau sepenuhnya berhasil ditekan,”sebutnya.
Menurutnya, hal Ini bisa menjadi salah satu indikator yang perlu dianalisis lebih jauh. Apakah memang praktik korupsi mengalami penurunan, atau justru masih ada persoalan yang belum terungkap. (ron/rul)
