Zonakepri.com- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan sejumlah langkah dalam menghadapi dampak buruk serta potensi bencana hidrometeorologi yang dimungkinkan timbul akibat musim hujan di akhir tahun 2026 hingga awal tahun 2027.
Langkah antisipasi dimaksud tertuang dalam Surat Edaran tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027 di Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/300.2.3/70/BPBD-SET/2026.
Surat edaran ditetapkan di Tanjungpinang pada 6 November 2026 dan ditandatangani Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, sebagai langkah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Penerbitan surat edaran ini didasarkan pada Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027, serta memperhatikan potensi bencana yang dapat terjadi selama musim hujan, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi.
Melalui surat edaran tersebut, Gubernur Ansar meminta seluruh unsur pemerintah, instansi vertikal, BUMN, perguruan tinggi, sekolah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi, serta seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah-langkah antisipatif sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Terdapat tujuh langkah utama yang perlu dilaksanakan. Pertama, mengidentifikasi dan memetakan wilayah rawan bencana serta menyiapkan rencana kontingensi dan jalur evakuasi.
Kedua, memastikan kesiapan personel, peralatan, sarana komunikasi, kendaraan operasional, logistik, dan kebutuhan dasar penanganan darurat.
Ketiga, meningkatkan pemantauan informasi cuaca dan peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sekaligus menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat secara cepat dan tepat.
Keempat, melaksanakan upaya mitigasi melalui pembersihan saluran air, pemeriksaan infrastruktur, pemangkasan pohon yang berpotensi tumbang, serta langkah pencegahan lainnya sesuai kondisi wilayah.
Kelima, memperkuat koordinasi lintas sektor dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana, termasuk memastikan kesiapan posko serta mekanisme komunikasi darurat.
Keenam, meningkatkan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, memastikan kesiapsiagaan satuan pendidikan, serta memperhatikan keselamatan masyarakat pesisir dan pengguna transportasi laut.
Ketujuh, segera melaksanakan penanganan awal apabila terjadi bencana dan menyampaikan laporan perkembangan kejadian kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau diminta mengoordinasikan langkah-langkah kesiapsiagaan di wilayah masing-masing.
Sementara itu, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMN, perusahaan, perguruan tinggi, sekolah, organisasi, dan unsur masyarakat diminta menjalankan langkah kesiapsiagaan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Gubernur juga menginstruksikan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Riau untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kesiapsiagaan serta melaporkan perkembangannya kepada Gubernur Kepulauan Riau.
Melalui langkah antisipatif dan koordinasi yang terpadu ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai potensi bencana selama musim hujan 2026/2027, sehingga risiko bencana dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau tetap terjaga. (ron)
Sejumlah rumah warga di KM 12 Tanjungpinang terendam banjir akibat hujan lebat, Maret 2023 lalu. (Andri/Diskominfo)
