Tanjungpinang,Zonakepri-Potensi dan keunggulan masing masing daerah di Provinsi Kepri memiliki daya tarik bagi kunjungan wisatawan.
Oleh karena itu, Provinsi Kepri telah menentukan arah strategi pembangunan pariwisata yang mengadopsi arah kebijakan jalur ganda (double track) pembangunan.
Provinsi Kepri merupakan provinsi yang terdiri dari dua kota: Tanjungpinang dan Batam, serta lima kabupaten, yakni Kabupaten Bintan, Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga.
Memiliki luas wilayah 96 persen lautan dan sekitar 4 persen daratan, Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan sejumlah negara, di antaranya Vietnam, Kamboja, Singapura dan Malaysia. Dengan kondisi geografisnya itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merancang serta menjalankan dua strategi pembangunan wilayah, yakni Free Trade Zone (FTZ) Batam-Bintan-Karimun (BBK) dan Natuna-Anambas-Lingga (NAL).
Strategi arah pembangunan di Provinsi Kepri membagi arah kebijakan pembangunan berdasarkan karakteristik serta keunggulan yang dimiliki masing-masing daerah.
Untuk Batam, Bintan dan Karimun arah pembangunan difokuskan kepada sektor industri pengolahan, elektronik, garment, shipyard, industri halal, dan kawasan wisata terpadu eksklusif. Sedangkan di wilayah Natuna, Anambas, Lingga Pemerintah Provinsi Kepri mengoptimalkan pengembangan industri kelautan.
Hal itu disampaikan Kadis Pariwisata Kepri Guntur Sakti pada 8 Juli 2024 di Tanjungpinang. Menurutnya, arah pembangunan pariwisata mengadopsi strategi arah pembangunan serupa, yakni membaginya dalam dua jalur, yakni Batam-Bintan-Karimun dan Natuna-Anambas-Lingga. “Kami sebut “double track” pembangunan pariwisata yang mengedepankan potensi yang dimiliki masing-masing kabupaten dan kota,” ujar Guntur.
Guntur menjelaskan, dalam konsep perdagangan/pelabuhan bebas, arah kebijakan pembangunan pariwisata di koridor Batam, Bintan, Karimun, Tanjungpinang sudah ditentukan clusterisasinya berbasis keunggulan dan kompetitifnya.
Arah kebijakan Kota Batam dan konteks perdagangan/Pelabuhan bebas, pengembangan dan pembangunan pariwisata diarahkan menjadi kota wisata belanja, mice, wisata kesehatan, termasuk wisata heritage yang berada di dalamnya.
Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang berada di dalam Pulau Bintan diarahkan menjadi wisata heritage, dalam hal ini kebudayaan Melayu dan Tiongkok yang hingga saat ini masih terjaga dan berkembang. Untuk Kabupaten Karimun, terang Guntur, arah pembangunan wisata dan strateginya dikonsentrasikan kepada pengembangan resort dan pantai.
Sedangkan Kabupaten Bintan diarahkan menjadi pusat pariwisata internasional (international hub tourism) di Kepulauan Riau. “Dipersiapkannya Bintan sebagai international hub tourism karena Bintan memiliki ketersediaan lahan masih cukup banyak untuk dikembangkan, kemudian potensi pariwisata Bintan masih cukup besar,” terang Guntur.
Sama halnya dengan Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang, Pemerintah Provinsi Kepri juga telah menetapkan arah pembangunan sektor pariwisata di Natuna, Anambas, Lingga (NAL). Untuk Kabupaten Natuna, terang Guntur, arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisatanya sangat tematik, yakni geopark (taman bumi nasional) yang di dalamnya terdapat geosite dan geotrack.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad lebih memfokuskan pembangunan pariwisata di Provinsi Kepri dan membagi destinasi wisata sesuai karakteristik. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepri Nomor 1263 Tahun 2022 tentang Destinasi Pariwisata, kawasan Strategis Pariwisata dan Daya Tarik Wisata Provinsi Kepri menyebutkan dalam rangka pembangunan dan pengembangan Pariwisata diperlukan penentuan perwilayahan Pariwisata dan daya tarik wisata agar pengembangan yang dilakukan dapat lebih terarah. (rul)
