Profil

Strategi Polri Kewilayahan Dalam Mencegah dan Menindak TPPO

×

Strategi Polri Kewilayahan Dalam Mencegah dan Menindak TPPO

Sebarkan artikel ini
Reza Anugrah Arief Perdana, S.H., S.I.K.

Zonakepri.com-Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang kerap menyasar kelompok marginal, terutama perempuan dan anak-anak dari daerah berpenghasilan rendah.

Berbagai kabupaten di Indonesia yang menjadi kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) rentan terhadap operasi sindikat perdagangan manusia. Modus yang digunakan bervariasi, mulai dari iming-iming pekerjaan dengan gaji tinggi, eksploitasi seksual komersial, hingga kerja paksa di kapal penangkap ikan asing.

Di tingkat kewilayahan, peran Polres sangat vital dalam memutus mata rantai eksploitasi ini sebelum korban diberangkatkan ke negara atau wilayah tujuan. Berdasarkan teori viktimologi struktural, korban TPPO umumnya terperangkap akibat kemiskinan sistemik, rendahnya pendidikan, dan minimnya akses terhadap informasi ketenagakerjaan yang legal.

Sindikat menggunakan agensi penyalur tenaga kerja fiktif dan praktik pemalsuan dokumen identitas dengan melibatkan oknum aparat birokrasi di tingkat lokal. Menghadapi konspirasi kriminal ini, Polri tidak dapat bertindak secara terisolasi. Pendekatan lintas sektoral melalui Satgas TPPO daerah mutlak diperlukan, melibatkan kepolisian, dinas tenaga kerja, keimigrasian, dan lembaga swadaya masyarakat peduli hak pekerja migran.

Dalam pelaksanaannya, upaya preventif Polri kewilayahan dilakukan oleh Bhabinkamtibmas melalui pemetaan demografis warga yang berencana bekerja ke luar negeri serta memberikan sosialisasi mengenai bahaya rekrutmen ilegal.

Pada tahap represif, penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) atau Unit Pidum harus menggunakan kerangka kerja hukum yang mengedepankan perlindungan korban.

Penyidik dituntut membongkar struktur jaringan pelaku secara menyeluruh, tidak berhenti pada perekrut lapangan (sponsor atau calo), tetapi menelusuri agen penyalur utama dan aktor intelektualnya.

Penegakan hukum TPPO di wilayah harus memberikan efek jera yang maksimal agar martabat dan keselamatan warga negara yang rentan dapat terlindungi dari modern-day slavery. (Penulis : Reza Anugrah Arief Perdana, S.H., S.I.K)