Zonakepri.com – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang mengajukan pinjaman jangka pendek sebesar Rp30 miliar kepada Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan kas daerah.
Menanggapi hal tersebut, akademisi Robby Patria yang juga merupakan dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji serta Direktur Perwakilan Public Trust Institute menilai bahwa kebijakan pinjaman tersebut akan menjadi beban bagi keuangan daerah.
Menurutnya, pinjaman sebesar Rp30 miliar itu digunakan untuk menalangi kewajiban belanja pemerintah, termasuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tambahan penghasilan pegawai.
“Pinjaman ini digunakan untuk menalangi kewajiban belanja pemerintah, termasuk pembayaran THR ASN. Artinya, ini akan menjadi beban keuangan daerah yang harus dilunasi pada tahun berjalan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai belum mampu menutupi kebutuhan belanja pemerintah, sehingga harus ditutup melalui skema utang.
“Ini menunjukkan PAD kita masih kurang optimal, sehingga harus ditutup dengan pinjaman untuk membayar kewajiban seperti THR dan tambahan penghasilan pegawai,” jelasnya.
Robby juga menilai bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu segera melakukan langkah penyesuaian anggaran secara lebih cepat dan tepat, termasuk efisiensi struktur organisasi.
“Seharusnya pemerintah bisa melakukan penyesuaian, seperti mengurangi jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Misalnya dari sekitar 40 menjadi 20-an. Saat ini memang sudah ada proses ke arah sana, tapi terkesan masih lambat,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti belum optimalnya kinerja perangkat daerah penghasil, khususnya Badan Pendapatan Daerah, dalam menggali potensi PAD.
“Dinas penghasil atau badan pendapatan daerah juga belum maksimal dalam meningkatkan PAD untuk menutupi kebutuhan belanja,” tambahnya.
Ia mendorong agar pemerintah daerah lebih kreatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru, sebagaimana arahan dari pemerintah pusat.
“Pemerintah harus lebih kreatif mencari sumber pendapatan baru, seperti yang juga disarankan oleh Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.
Di sisi lain, efisiensi anggaran juga dinilai penting dilakukan, terutama terhadap kegiatan yang dinilai kurang memiliki output yang jelas.
“Kegiatan yang tidak memiliki output jelas seperti perjalanan dinas perlu dikurangi. Begitu juga belanja konsumsi pegawai harus diefisiensi agar pengeluaran bisa ditekan,” tegasnya.
Robby menambahkan bahwa idealnya pinjaman daerah digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan untuk kebutuhan konsumtif.
“Seharusnya pinjaman digunakan untuk hal-hal produktif yang bisa menggerakkan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja. Kalau digunakan untuk konsumsi, justru akan menambah beban karena harus dikembalikan beserta kewajibannya,” pungkasnya. (Ki)
