Zonakepri.com – Sengketa kepemilikan Pulau Pekajang antara Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Bangka Belitung (Babel) kembali mengemuka.
Menanggapi dinamika ini, pengamat sekaligus akademisi, Robby Patria, menyampaikan pandangannya yang cukup netral terhadap potensi gugatan yang akan diajukan Babel ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kita tunggu saja apakah Babel benar-benar akan menggugat ke MK atau tidak. Jika memang ada gugatan, ya tinggal dihadapi. Bila MK mengabulkan tuntutan mereka pun tidak masalah, karena semuanya masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Robby saat diwawancarai, Sabtu (21/6/2025).
Menurutnya, yang paling penting bagi Kepri adalah memperkuat bukti otentik terkait kepemilikan administratif Pulau Pekajang.
Selain itu, program-program pembangunan yang telah dilakukan Pemprov Kepri di kawasan tersebut juga menjadi faktor penting untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.
“Kalau Kepri memang tak sanggup membangun Pekajang, siapa tahu Babel lebih serius membenahi dan mensejahterakan warga di sana. Secara ekonomi dan akses geografis, masyarakat Pekajang memang lebih dekat dengan Babel,” katanya.
Robby juga menyinggung soal sikap Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, yang justru mendukung rencana pemekaran wilayah untuk membentuk provinsi Natuna dan Anambas.
Menurutnya, jika hal ini terealisasi, Kepri akan kehilangan lebih dari 400 pulau dan sebagian besar wilayah lautnya, mengingat provinsi ini saat ini terdiri dari 2.408 pulau.
“Artinya, Gubernur Kepri sendiri terbuka dan bahkan merelakan pengurangan wilayah kekuasaan demi pemekaran daerah otonom baru. Sementara Gubernur Babel malah ingin menambah wilayah kekuasaan, barangkali karena merasa wilayah yang ada sekarang masih belum cukup,” pungkas Robby. (Ki)
