Zonakepri.com – Pemerintah Kabupaten Natuna mulai menyiapkan langkah besar untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah kepulauan.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menegaskan tidak ingin lagi melihat anak-anak di pulau-pulau kecil harus bersusah payah menyeberangi laut hanya demi mendapatkan pendidikan.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu perhatian serius Cen Sui Lan dalam mendorong kemajuan sektor pendidikan di Kabupaten Natuna. Tidak hanya menyangkut ketersediaan sekolah, tetapi juga kemudahan akses, keselamatan peserta didik, hingga pemerataan tenaga pendidik.
Sebagai daerah kepulauan yang memiliki 127 pulau, Natuna menghadapi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebaran pulau yang berjauhan serta kondisi geografis yang cukup menantang membuat tidak semua wilayah memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap.
Di sejumlah pulau kecil, fasilitas pendidikan yang tersedia hanya sebatas Sekolah Dasar (SD). Ada pula wilayah yang sudah memiliki SD dan SMP, tetapi belum tersedia jenjang pendidikan tingkat SMA.
Kondisi tersebut membuat sebagian anak-anak Natuna harus menyeberangi laut untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Situasi ini bukan hanya menyita waktu dan tenaga, tetapi juga menyimpan risiko keselamatan, terutama ketika kondisi cuaca dan gelombang laut sedang tidak bersahabat.
Persoalan inilah yang ingin dijawab melalui kebijakan pemerataan pendidikan yang tengah disiapkan Pemerintah Kabupaten Natuna.
“Kami tidak mau anak-anak susah payah menyeberangi laut untuk mendapatkan pendidikan. Ini pekerjaan berat memang, tapi itu harus kami lakukan,” tegas Cen Sui Lan saat ditemui di Kantor Bupati Natuna, Senin (16/11/2026).
Menurut Cen, perjalanan laut yang harus ditempuh setiap hari dapat mempengaruhi kenyamanan dan konsentrasi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar.
Belum lagi faktor keselamatan. Perairan Natuna memiliki karakteristik cuaca dan gelombang yang dapat berubah sewaktu-waktu, terutama ketika memasuki musim angin utara, barat maupun selatan.
“Ini sudah pasti berisiko terhadap keselamatan anak-anak kita. Minimal, kondisi tersebut berpengaruh besar terhadap tingkat kehadiran mereka dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar ketika kondisi laut tidak menentu,” paparnya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Cen menjelaskan pemerintah daerah telah menyiapkan beberapa langkah strategis. Di antaranya menambah fasilitas pendidikan, membentuk sekolah satu atap, memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, serta membangun akses jalan menuju sekolah.
Penambahan fasilitas pendidikan dan pembentukan sekolah satu atap akan diprioritaskan bagi pulau-pulau yang belum memiliki jenjang pendidikan yang memadai.
Selain itu, pemerintah juga akan memetakan kebutuhan guru agar setiap sekolah di wilayah pulau-pulau kecil dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar secara optimal.
Sementara pembangunan jalan akan diarahkan ke wilayah yang sebenarnya sudah memiliki sekolah, tetapi belum mempunyai akses darat yang memadai dari kawasan permukiman masyarakat.
Cen mencontohkan kondisi di Pulau Tiga. Di wilayah tersebut, fasilitas sekolah sudah tersedia, namun sebagian masyarakat belum memiliki akses jalan menuju sekolah sehingga anak-anak masih harus menggunakan jalur laut.
“Karena di Pulau Tiga itu sekolahnya sudah ada, tapi jalan menuju sekolah dari sebagian perkampungan belum ada, sehingga anak-anak sekolah terpaksa lewat laut. Jadi itu yang perlu kita buatkan jalan,” jelasnya.
Perjuangkan Dukungan Anggaran Pusat dan Daerah
Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna akan mengupayakan dukungan pembiayaan melalui dua sumber, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Cen mengatakan, dukungan pemerintah pusat akan diperjuangkan melalui koordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait, khususnya lembaga yang memiliki program pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Sementara untuk pembiayaan melalui APBD, ia optimistis pemerintah daerah dapat mengatur prioritas belanja dengan mempertimbangkan pengalaman dalam mengelola anggaran selama masa efisiensi.
“Kalau yang dari APBD, kebetulan kita di daerah selama dua tahun di masa efisiensi ini sudah punya pengalaman mengelola belanja. Jadi, Insyaallah ini bisa kita atur juga di APBD,” bebernya.
Tidak hanya untuk jenjang SD dan SMP, Cen juga memberikan perhatian terhadap anak-anak yang harus menyeberangi laut untuk menempuh pendidikan tingkat SMA.
Ia mengakui bahwa kewenangan pengelolaan SMA berada di tangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Meski demikian, Pemkab Natuna tetap berupaya mencari solusi bersama pemerintah provinsi agar pelajar SMA di pulau-pulau kecil dapat mengakses pendidikan tanpa harus menyeberangi laut setiap hari.
“Untuk SMA ini memang bukan kewenangan kita, itu ranahnya Provinsi Kepri. Tapi walaupun begitu, kami tetap berupaya keras agar mereka tidak perlu menyeberang laut ke sekolah,” tegasnya.
Cen menyebutkan, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan dan mendapatkan respons positif. Pemerintah Kabupaten Natuna juga menyatakan kesiapan untuk mendukung penyediaan fasilitas yang dibutuhkan sesuai kewenangannya.
“Provinsi juga sudah menunjukkan respons positifnya. Kita daerah siap menyiapkan fasilitas yang ada untuk mendukung terwujudnya keinginan ini,” ungkapnya.
Pemetaan Sekolah Mulai Dilakukan
Sebagai langkah awal, Cen telah memerintahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna untuk melakukan inventarisasi persoalan dan pemetaan secara terperinci terhadap wilayah yang belum memiliki fasilitas pendidikan lengkap.
Pemetaan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kebutuhan masing-masing pulau, mulai dari pembangunan sekolah, penambahan ruang belajar, ketersediaan tenaga pendidik hingga akses jalan menuju satuan pendidikan.
“Saya sudah memerintahkan Dinas Pendidikan untuk melaksanakannya. Mereka sudah mulai melakukan pemetaan secara detail,” jelasnya.
Bagi Cen, pemerataan pendidikan bukan sekadar menghadirkan bangunan sekolah di suatu wilayah, melainkan memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dengan aman dan nyaman.
Ia menegaskan, anak-anak yang tinggal di pulau-pulau terluar dan terpencil harus mendapatkan perhatian yang sama dengan anak-anak yang berada di pusat ibu kota Kabupaten Natuna.
“Cita-cita ini harus kita wujudkan dengan cara memudahkan akses pendidikan untuk seluruh anak-anak Natuna secara merata, terutama sekali anak-anak kita yang tinggal di pulau-pulau. Mereka harus mendapatkan kemudahan yang sama dengan yang di ibu kota dalam menempuh pendidikan,” tutupnya. (Zubadri)












