Zonakepri.com – Puluhan pengemudi transportasi online yang tergabung dalam Aliansi Tripodi Batam bersama rekan-rekan dari Karimun dan sejumlah daerah lain di Kepulauan Riau menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjungpinang, Kamis (2/10/2025).
Ketua Aliansi Driver Online Batam (ADOB), Djafri Rajab menyampaikan bahwa pertemuan ini berawal dari aksi unjuk rasa yang kemudian difasilitasi langsung oleh Gubernur Kepri sebagai agenda silaturahmi.
“Isu utama yang kami angkat adalah soal tarif. Sudah setahun, sejak September 2024 hingga 2025, kebijakan tarif belum juga dijalankan oleh aplikator. Kami juga menyinggung soal pengawasan dan persoalan pajak reklame yang dikelola Bapenda. Kami minta agar hal ini diaudit sehingga bisa memberikan pemasukan nyata bagi daerah,” ungkap Djafri.
Lebih lanjut, Djafri menuturkan bahwa Gubernur Kepri telah berkomitmen membawa persoalan tarif ini ke Kementerian Perhubungan. Hal ini dinilai penting agar ada dasar hukum yang jelas sehingga pemerintah daerah berani memberikan sanksi kepada aplikator, bahkan hingga penutupan izin operasional bila diperlukan.
“Kami akan tetap mengawal janji Pak Gubernur hingga Senin atau Selasa depan. Harapannya, ada keputusan konkret yang berpihak kepada driver online,” tambahnya.
Selain itu, Djafri juga menekankan perlunya pengawasan nyata dari pemerintah terhadap implementasi aturan. Selama ini, kata dia, setiap aduan para pengemudi kerap tidak mendapat tindak lanjut yang jelas.
“Kalau ada pengawasan, kami bisa langsung mengadu ke pemerintah. Artinya, pemerintah bisa lebih cepat mendeteksi masalah di lapangan,” ujarnya.
Menanggapi adanya desakan pemecatan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Djafri menyebut hal itu merupakan bentuk kemarahan dan sinyal dari para pengemudi agar kinerja jajaran pemerintah lebih dievaluasi.
“Itu hanya bentuk kekecewaan teman-teman. Tapi soal pemecatan tentu menjadi kewenangan penuh Pak Gubernur,” tutup Djafri.(Ki)
