Tanjungpinang,Zonakepri-Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad memimpin rapat pengendalian inflasi diseluruh Kepri dalam kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se Kepulauan Riau tahun 2021 dengan tema Capacity Building, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Ekonomi melalui Optimalisasi Sektor Pertanian dan Perikanan’.
Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Haris Batam oleh Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepri. Sedangkan Gubernur mengikutinya melalui fasilitas zoom meeting dari ruang kerjanya, di lantai 4, kantor Dompak, Tanjungpinang, Senin (11/10).
Diadakannya Capacity Building TPID Kepri tahun 2021 ini sendiri, kata Gubernur adalah untuk menambah wawasan dan kompetensi terkait pengendalian inflasi TPID se-Kepulauan Riau.
Gubernur mengatakan, perekonomian Kepri di tahun 2021 ini telah tumbuh sebesar 6.9 persen (year on year), masih dibawah pertumbuhan perekonomian nasional yang 7.07 persen.
“Pandemi COVID19 mempengaruhi perkembangan perekonomian di Kepri, juga berdampak pada terjadinya inflasi. Dikarenakan daya beli masyarakat yang terus menurun sehingga roda perekonomian jadi melambat,” terang Gubernur dalam kesempatan ini.
Turunnya daya beli dan pengalihan belanja masyarakat untuk kebutuhan primer saja, lanjut Gubernur, semakin membuat roda usaha makin melambat. Sehingga banyak usaha yang menghentikan kegiatannya karena tidak sanggup mempertahankan profitabilitasnya.
Provinsi Kepri sendiri merupakan daerah kepulauan dan bukan daerah penghasil komoditi bahan pangan sehingga sebagian besar bahan pangan didatangkan dari luar daerah Kepri.
Komoditi yang sering memberikan andil besar sebagai penyumbang inflasi di Kepri antara lain beras, sayur, cabai, telur. Ayam dan daging. Atau sebagian besar merupakan komoditas bahan pangan yang didatangkan dari daerah lain, baik dari Sumatera maupun Pulau Jawa.
Adapun kondisi inflasi di Provinsi Kepri pada bulan September tahun 2021 tercatat sebesar 0,31 persen, lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar -0,08 persen. Sasaran inflasi Kepri 2021 berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,5 ± 1 persen. Sedangkan kondisi dari Januari sampai dengan Juli 2021 secara kumulatif, Provinsi Kepulauan Riau mengalami inflasi sebesar 0,52 persen (ytd) atau 2,07 persen (yoy).
“Selama masa pandemi Covid-19 sampai dengan tahun 2021, Kepulauan Riau telah mengalami beberapa bulan deflasi. Hal ini bukan mencerminkan terjadinya penurunan harga melainkan lebih dikarenakan rendahnya daya beli masyarakat dan rendahnya demand barang dan jasa,” ujar Gubernur.
Untuk mengendalikan inflasi di Kepri, Gubernur berharap agar TPID fokus menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, terutama barang kebutuhan pokok. Untuk itu perlu lebih banyak kerja di lapangan/daerah untuk mengatasi kendala produksi dan distribusi.
Selain itu, TPID harus proaktif mendorong sektor ekonomi agar tumbuh makin produktif dengan mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan, serta memperkuat sektor UMKM untuk bertahan dan naik kelas.
“Upaya-upaya penguatan peran UMKM pangan dalam ekosistem ekonomi secara terintegrasi disertai adaptasi pemanfaatan teknologi digital perlu terus diperluas dari hulu sampai hilir termasuk akses pasar yang lebih luas bagi UMKM pangan,” katanya.
TPID juga agar melakukan monitoring indikator utama perekonomian daerah secara realtime, serta melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi rantai nilai lokal (Local Value Chain), sebagai strategi baru dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah.
Terakhir, kata Gubernur, kunci dari pengendalian inflasi adalah berpedoman pada 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“JIka tidak ditambah dengan unsur Kesadaran dari kepala daerah dan jajarannya tentang pentingnya pengendalian inflasi maka dipastikan tidak akan ada implementasi kebijakan program 4K dan jika pun ada maka program 4K tersebut tidak akan berjalan seperti yang diharapkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Wilayah Kepulauan Riau, Musni Hardi K. Atmaja mengatakan kerja pokok TPID adalah menjaga agar inflasi daerah bisa tetap rendah dan stabil sehingga daya beli masyarakat bisa dijaga.
Secara umum, kata Husni, TPID Kepri dinilai telah berhasil mengendalikan inflasi. Hal ini bisa dilihat dari tren yang semakin rendah sejak tahun 2017 di angka 4.02 peren, kemudian 2018 turun di angka 3.47 persen, kemudian turun lagi menjadi 2.03 persen di 2019 dan terakhir menjadi 1.10 persen.
“Inflasi yang terjadi di Kepri dipengaruhi oleh faktor menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi COVID19.
“Kita harus tetap bersyukur, karena walaupun ditengah pandemi, namun tingkat inflasi di Kepri masih bisa tetap terkendali,” tutupnya.(***)
