Zonakepri.com – Kepulauan Riau (Kepri) masih ditemukan pelabuhan tidak resmi atau kerap disebut pelabuhan tikus yang tersebar di wilayah perairannya.
Kapolda Kepri, Irjen Pol. Asep Safrudin, mengungkapkan bahwa seluruh wilayah Kepri, pelabuhan-pelabuhan ilegal ini masih menjadi titik rawan aktivitas keluar masuk manusia secara tidak sah, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Wilayah Kepri ini lebih luas lautan daripada daratannya. Itu sebabnya pelabuhan tikus banyak dan sulit diawasi. Tapi alhamdulillah, akhir-akhir ini belum ditemukan kasus baru, meski tahun lalu masih ada beberapa yang kami ungkap,” ujar Kapolda Asep dalam keterangannya.
Ia menambahkan, para pelaku kini mulai mengubah modus operandi mereka dengan memanfaatkan pelabuhan resmi dan berpura-pura sebagai pelancong atau pekerja migran legal.
Untuk menekan angka TPPO, pihaknya telah menurunkan personel dan membentuk Gugus Tugas Khusus yang langsung dikomandoi oleh Gubernur Kepri dan dirinya sebagai ketua harian.
“Dengan gugus tugas ini, kami ingin memastikan bahwa pengawasan makin maksimal dan koordinasi dengan seluruh stakeholder semakin erat. Tahun ini saja kami telah menangani lebih dari 20 kasus TPPO yang saat ini sedang berproses di pengadilan,” ujarnya, Senin 21 Juli 2025.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyambut baik pembentukan gugus tugas tersebut.
Menurutnya, keberadaan tim gabungan ini akan memperkuat upaya pencegahan, penegakan hukum, dan pendataan kawasan rawan TPPO secara lebih sistematis.
“Gugus tugas ini penting agar fokus kita lebih terarah. Unsurnya sudah lengkap, dari penegakan hukum hingga pencegahan. Tinggal nanti diperkuat koordinasi antar lembaga,” kata Ansar.
Ia juga menekankan perlunya identifikasi dan pembenahan terhadap pelabuhan-pelabuhan yang disinyalir tidak resmi.
Gubernur bahkan menyebut bahwa berdasarkan laporan dari jajaran kepolisian, ada sekitar 10 titik pelabuhan yang dicurigai menjadi jalur ilegal, dan 7 di antaranya berada di wilayah Kepri.
Meskipun demikian, dirinya tidak mengungkap secara pasti wilayah mana yang berada di Kepri yang menjadi jalur tersebut.
“Kita tidak melihat secara rinci dimana titik-titik tersebut,” lanjutnya.
Meskipun demikian, Ansar menyebut dengan adanya laporan dari masyarakat akan membantu jalannya pemberantas TPPO ini.
“Kita masih butuh informasi dari masyarakat agar bisa memetakan titik-titik tersebut secara akurat. Setelah itu, baru akan diambil kebijakan yang lebih terarah,” pungkasnya. (Ki)
