Zonakepri.com-Kota Tanjungpinang kembali menunjukkan taringnya sebagai salah satu pintu gerbang pariwisata utama di Kepulauan Riau.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri pada awal Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke provinsi ini sepanjang tahun 2025 berhasil menembus angka dua juta kunjungan, menyumbang devisa negara hingga Rp22,6 triliun.
Lebih spesifik lagi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang mencatat tren positif di triwulan pertama 2026, dengan target ambisius mencapai 100 ribu wisman pada akhir tahun ini melalui gelaran acara internasional seperti Festival Perahu Naga (Dragon Boat).
Sebagai seorang penelaah teknis kebijakan, saya melihat angka-angka ini bukan sekadar capaian administratif, melainkan indikator awal keberhasilan intervensi pemerintah. Namun, euforia statistik tidak boleh menutup mata kita terhadap realitas kualitatif di lapangan.
Dalam analisis kebijakan publik, terdapat kesenjangan (gap) antara output (jumlah kunjungan) dengan outcome (kepuasan wisatawan dan dampak ekonomi berkelanjutan).
Kenaikan jumlah kunjungan belum sepenuhnya berkorelasi linear dengan peningkatan kualitas pengalaman wisata maupun multiplier effect ekonomi yang merata. Di sinilah letak tantangan terbesar Tanjungpinang saat ini: bagaimana mengubah “kuantitas kedatangan” menjadi “kualitas keberlanjutan”. Kita sedang terjebak dalam ilusi kesuksesan berbasis angka, sementara fondasi pengalaman wisatawan masih rapuh.
Daya Tarik Baru: Melampaui Warisan Sejarah
Secara historis, Tanjungpinang identik dengan wisata sejarah dan budaya Melayu-Tionghoa, seperti Vihara Tri Dharma Bumi Raya, Masjid Raya Sultan Riau, dan Kampung Bulang Linggi. Meskipun aset ini tak ternilai, ketergantungan pada narasi masa lalu saja tidak cukup untuk menangkap pasar milenial dan Gen-Z yang mendominasi perjalanan wisata domestik maupun mancanegara saat ini. Evaluasi terhadap daya tarik wisata menunjukkan perlunya diversifikasi produk.
Kabar baiknya, peta daya tarik Tanjungpinang mulai bergeser. Selain revitalisasi kawasan heritage, kini muncul destinasi berbasis gaya hidup dan alam yang lebih segar. Kawasan Tepian Laut yang telah ditata ulang menjadi ruang publik inklusif, kafe-kafe kekinian di area Bintan Plaza dan sekitar Pelabuhan Sri Bintan Pura, serta pengembangan wisata bahari di Pulau Penyengat yang tidak hanya menjual makam raja-raja tetapi juga aktivitas snorkeling dan kuliner laut, adalah bukti adaptasi kota ini. Event-event seperti Car Free Day dan festival kuliner malam hari juga mulai menciptakan “vibe” urban yang dicari wisatawan muda.
Namun, dari sisi perencanaan strategis, pengembangan daya tarik baru ini masih terasa sporadis dan belum terintegrasi dalam sebuah masterplan pemasaran yang kuat. Wisatawan sering kali bingung membedakan antara “daya tarik alami” dengan “promosi dadakan”. Diperlukan kurasi konten digital yang masif dan autentik, bukan sekadar posting foto tempat indah tanpa narasi yang menggugah emosi. Tanpa integrasi kebijakan yang jelas, potensi fragmentasi destinasi akan menghambat pembentukan brand image yang kohesif.
Jebakan Mentalitas Transaksional: Kegagalan Implementasi SDM
Di balik infrastruktur dan event, fondasi utama pariwisata adalah manusia. Di sinilah pekerjaan rumah terbesar Tanjungpinang berada. Banyak pelaku usaha pariwisata—mulai dari pemilik hotel, restoran, hingga pemandu wisata—masih terjebak dalam pola pikir transaksional. Pelayanan sering kali bersifat standar, kaku, dan minim sentuhan keramahan khas Melayu yang sesungguhnya.
Wisatawan diperlakukan seperti “dompet berjalan”, bukan sebagai tamu yang harus dihormati. Seorang pelayan kafe atau resepsionis hotel tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai eksekutor pesanan, melainkan sebagai duta budaya yang mampu menceritakan kisah di balik secangkir kopi atau arsitektur bangunan tua. Perubahan mindset dari “menjual jasa” menjadi “menciptakan pengalaman” (experience creator) adalah harga mati. Tanpa transformasi karakter ini, daya tarik fisik secanggih apa pun akan terasa hambar karena kehilangan “jiwa”-nya. Pelatihan kompetensi SDM pariwisata harus bergeser dari sekadar teknis operasional menuju hospitality intelligence: kemampuan membaca kebutuhan tamu, empati, dan storytelling. Ini adalah bentuk kegagalan implementasi kebijakan pembinaan SDM yang selama ini lebih fokus pada sertifikasi formal daripada pembentukan karakter pelayanan.
Mendesaknya Kehadiran Tourism Board: Reformasi Tata Kelola Destinasi
Untuk mengorkestrasi perubahan mindset tersebut dan mengelola destinasi secara profesional, struktur birokrasi konvensional Dinas Pariwisata sudah tidak lagi memadai. Birokrasi pemerintah memiliki keterbatasan inherent dalam hal kecepatan respons, fleksibilitas anggaran, dan pendekatan bisnis yang lincah. Tanjungpinang sangat membutuhkan keberadaan Destination Management Organization (DMO) atau Tourism Board yang berkarakter independen namun tetap bersinergi dengan pemerintah daerah.
Sebuah Tourism Board yang ideal bagi Tanjungpinang harus memiliki tiga karakteristik kunci:
1. Berbasis Industri: Keanggotaannya terdiri dari perwakilan swasta (hotel, travel agent, UMKM kuliner), akademisi, dan komunitas, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan pasar, bukan sekadar target administratif.
2. Fokus pada Pemasaran & Riset:
Tugas utamanya adalah membranding Tanjungpinang secara global, melakukan riset perilaku wisatawan secara real-time, dan mengevaluasi efektivitas promosi berdasarkan data, bukan asumsi.
3. Agilitas Eksekusi:
Mampu merespons tren viral dalam hitungan hari, mengelola krisis reputasi dengan cepat, dan memfasilitasi kolaborasi antar-pelaku usaha tanpa terhambat prosedur birokrasi yang panjang.
Keberadaan Tourism Board juga akan menjadi jembatan efektif untuk menerjemahkan kebijakan pemerintah kepada pelaku usaha, sekaligus menyalurkan aspirasi industri ke pembuat kebijakan. Ini adalah model tata kelola yang telah terbukti sukses di destinasi kelas dunia seperti Bali (Bali Tourism Board) maupun Singapura (STB). Tanpa reformasi tata kelola ini, kebijakan pariwisata akan terus berjalan di tempat, terjebak dalam rutinitas administratif tanpa dampak signifikan terhadap ekosistem.
Akhirnya saya berkesimpulan Tanjungpinang sedang berada di momen krusial. Data kunjungan yang positif adalah modal, bukan jaminan. Untuk mempertahankan momentum dan melompat ke level berikutnya, kota ini tidak bisa lagi berjalan dengan mode lama. Integrasi antara pembaruan daya tarik yang relevan, revolusi mental pelaku pariwisata yang berorientasi pada pengalaman, dan kehadiran lembaga pengelola destinasi yang lincah (Tourism Board), adalah trilogi yang tak bisa ditawar.
Jika ketiga elemen ini dapat diselaraskan, Tanjungpinang tidak hanya akan menjadi kota singgah atau tujuan wisata sejarah semata, melainkan destinasi hidup yang bernapas, beradaptasi, dan terus dirindukan untuk dikunjungi kembali. Saatnya berpindah dari “mengelola objek wisata” menuju “mengelola ekosistem pariwisata” yang berkelanjutan. Sebagai aparatur sipil negara, kita harus berani melakukan terobosan kebijakan yang tidak hanya aman secara prosedural, tetapi juga efektif secara substantif bagi kemajuan daerah.”Kalau bukan kite siape lagi, kalau tak sekarang bile lagi…” (Buana Fauzi Februari, Penelaah Teknis Kebijakan)
