Tanjungpinang,zonakepri- Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, SH, meresmikan pendistribusian program beras untk masyarakat miskin (Raskin), di Halaman Kantor Bulog Km. 5, Tanjungpinang, Selasa (22/10), ditandai dengan pemotongan pita.
Walikota dalam sambutannya menjelaskan bahwa program raskin merupakan salah satu program Nasional, yang mampu memberikan manfaat dan dapat dirasakan langsung bagi masyarakat miskin, terutama dalam membantu dan mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan.
Lis menghimbau kepada jajaran tim koordinasi program raskin Kota Tanjungpinang termasuk stakeholder Kecamatan maupun Kelurahan, untuk lebih giat mengintensipkan mekanisme pendistribusian, guna kelancaran pendistribusian hingga tepat sasaran penerima manfaat, tepat waktu, tepat pendataan dan tepat harga.” Demikian diungkapkan Lis.
Perum Bulog Divisi Regional Riau dan Kepulauan Riau Agus Dwi Indiarto mengatakan mengapresiasi atas pelaksanaan Raskin Daerah Kota Tannjungpinang ini, Raskin merupakan program Pemerintah dimana Perum Bulog sebagai pelaksana, program raskin ini merupakan alternatif wujud keberpihakan kepada warga miskin yang memang tidak tercover oleh Pemerintah Pusat, hal ini dilihat dari data bulai Mei 2012 alokasi raskin berkurang, namum dengan kondisi real dilapangan banyak keluarga miskin penerima manfaat yang masih belum terjangkau.
Saya berharap, program yang dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang ini dapat berlanjut dimasa mendatang guna memenuhi sebagian bahan pokok pangan yaitu beras kepada masyarakat.” Ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang Wan Kamar menyampaikan penerima subsidi raskin untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) Tahun 2013 berjumlah 2067 rumah tangga miskin, terdiri dari Kecamatan Bukit Bestari sebanyak 1.152 RTM, Kecamatan Tanjungpinang Timur sebanyak 359 RTM, Kecamatan Tanjungpinang Kota sebanyak 150 RTM, dan Kecamatan Tanjungpinang Barat sebanyak 406 RTM.”Tuturnya.
Hadir pada kesempatan ini, para Asisten, Staf Ahli, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, Lurah serta masyarakat penerima subsidi beras.(rls)
