Zonakepri.com – Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperkuat kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa yang diikuti 140 peserta, terdiri dari kepala desa dan sekretaris desa se-Kabupaten Natuna.
Ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam mengelola anggaran, mulai dari penyusunan perencanaan, penganggaran hingga penatausahaan dan administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sri Srindit, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, pada Rabu (11/11/2026).
Bupati Natuna, Cen Sui Lan diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Natuna, Suhardi, dalam laporannya menyampaikan bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan. Karena itu, kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan di tingkat desa.
Menurut Suhardi, pengelolaan keuangan desa membutuhkan pemahaman dan keterampilan yang baik agar setiap tahapan penggunaan anggaran dapat dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menjelaskan, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman kepala desa dan sekretaris desa dalam menyusun perencanaan dan penganggaran keuangan desa, sekaligus meningkatkan keterampilan dalam penatausahaan serta administrasi keuangan.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Khaidir, dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa, memberikan penekanan khusus terkait pentingnya pemahaman aturan dalam pengelolaan keuangan desa.
Ia mengingatkan bahwa kepala desa dan perangkat desa memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran. Setiap penggunaan keuangan desa harus dilakukan dengan benar, mengikuti ketentuan, serta didukung administrasi yang lengkap.
Khaidir menegaskan, dirinya tidak ingin ada kepala desa maupun perangkat desa yang harus berhadapan dengan persoalan hukum hanya karena tidak memahami tata kelola keuangan desa.
“Saya berharap agar seluruh aparat desa memahami pengelolaan keuangan desa yang digelar hari ini. Jangan sampai karena ketidaktahuan terhadap aturan, kepala desa maupun perangkatnya justru berhadapan dengan persoalan hukum,” ucap Khaidir.
Ia berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan serius, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali pengetahuan, serta tidak ragu memahami setiap aturan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran desa.
Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur desa sangat diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan lebih baik. Dengan pemahaman yang memadai, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dilaksanakan secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab.
Untuk memperkuat pemahaman peserta, pelatihan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres Natuna, serta Inspektorat Kabupaten Natuna. (Zubadri)












