Zonakepri.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang resmi menjalin kemitraan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan pada Jumat (30/1/2026).
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus mendukung pelaksanaan program Kampus Merdeka, terutama dalam pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan kepemiluan dan demokrasi.
Penandatanganan PKS dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Muhammad Yusuf, selaku pihak pertama. Ia didampingi oleh Anggota Bawaslu Rapida Nuriana dan Hendri Safutra, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang.
Dari pihak perguruan tinggi, penandatanganan diwakili oleh Dekan FISIP UMRAH, Dr. Sayed Fauzan Riyadi, bersama Wakil Dekan dan sejumlah dosen FISIP UMRAH.
Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang, Rapida Nuriana, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang sebelumnya telah disepakati antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
“Melalui PKS ini, bentuk kolaborasi dijabarkan secara lebih rinci dan operasional,” sebutnya.
Adapun ruang lingkup kerja sama mencakup penguatan pengawasan pemilu berbasis partisipasi masyarakat, yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti kuliah pakar, riset dan penulisan jurnal kolaboratif, Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.
“Selain itu program Bawaslu Goes to Campus, produksi podcast kepemiluan, pendidikan pengawas pemilu partisipatif, pemanfaatan sistem informasi, serta penyelenggaraan kuliah umum,” tambahnya.
Rapida menegaskan bahwa Bawaslu Kota Tanjungpinang berkomitmen untuk terlibat aktif dalam memberikan pengetahuan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa, khususnya terkait pengawasan pemilu dan penguatan nilai-nilai demokrasi.
“Harapannya, sinergi yang terbangun antara Bawaslu Kota Tanjungpinang dan FISIP UMRAH dapat memberikan manfaat bagi kedua institusi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas partisipasi publik dalam pengawasan pemilu di Kota Tanjungpinang,” pungkasnya.(Ki)
