Batam Zonakepri- “Kita sepakat, bahwa kesejahteraan tenaga kerja adalah hal yang wajib. Namun demikian, keberlangsungan investasi harus kita jaga juga,” kata ketua Rombongan Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf di Pemko Batam, Kamis (28/1).
Untuk itu, DPR berharap, kedepan hubungan harmonis antara pekerja dan penguasaha terus terjaga. Apalagi, saat ini negara tetangga terus bersaing menawarkan banyak kemudahan berinvestasi. “Kami berharap cost of money dapat dipotong, dan mogok kerja tidak berlarut-larut terjadi di Kepri,” kata politisi Demokrat ini.
Harapan ini juga diamini Kadisnaker Kepri, Tagor Napitupulu mewakili Penjabat Gubernur. Ia meminta, agar DPR terus mendorong dunia investasi terus bertumbuh.
“Tantangan kita saat ini adalah diberlakukannya MEA (masyarakat ekonomi Asean). Kami berharap Komisi IX dapat memfasilitasi sertifikasi dan kompetensi bagi para pekerja di Kepri dan Batam,” harap Tagor. Agar, kedepan balai-balai pelatihan yang saat ini belum banyak berfungsi dapat segera dihidupkan dan berjalan.
Selain masalah balai latihan, Tagor juga menjelaskan bahwa saat ini 80 persen tenaga kerja di Kepri ini berpusat di Batam. Sisanya, tersebar di seluruh kabupaten kota se-Kepri.
Ditempat yang sama, Kadisnaker Kota Batam Zarefriadi menjelaskan bahwa di Batam jumlah perusahaan yang beroperasi kurang lebih 6000 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja terserap mencapai 300 ribu orang ditambah 6000 tenaga kerja asing. Sepanjang tahun 2015 lalu, jumlah disnaker mencatat setidaknya terjadi 36 kali mogok kerja. “Artinya dalam sebulan terjadi sekitar tiga kali mogok kerja,” jelasnya.
Kondisi ini memang sedikit tidak menguntungkan. Akibatnya pada tahun lalu setidaknya delapan perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja dan 54 perusahaan tutup. “Kami berharap, agar kedepan kita semua bisa sama-sama mencarikan solusi terhadap permasalahan ini,” harap Zarefriadi. Kunjungan spesifik komisi IX kali ini juga melihat secara langsung kondisi investasi dan pekerja di Kawasan industri Mukakuning. (Humas)
