Zonakepri.com—Dua tahun kepemimpinan pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo – Gibran tanggal 20 Oktober lalu, sebagaimana perjalanan setiap kepemimpinan lainnya, tentu diwarnai dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi.
Di tengah hangatnya perbincangan di media sosial terhadap dua tahun Prabowo – Gibran, Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, S.H. memberi pandangan tersendiri.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang paling banyak mendapat sorotan masyarakat,
Lis memandang program ini menimbulkan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat. Keberadaan dapur-dapur MBG, secara tidak langsung meningkatkan permintaan terhadap produk pertanian dan peternakan.
Program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi desa, kampung nelayan, dan program lainnya termasuk Indonesia Asri, memperlihatkan adanya upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia ke depan.
“Saya ucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden, dan terima kasih atas pelaksanaan program nasional di Tanjungpinang. Jika mungkin ada beberapa kekurangan, tentu hal itu menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaannya. Itu biasa dalam pelaksanaan sebuah program kerja. Tidak mungkin langsung sempurna, dan pemerintah masih terus melakukan perbaikan-perbaikan,” kata Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, S.H. Minggu (25/10).
Tidak hanya bersinggungan langsung dengan masyarakat selaku produsen produk pertanian dan peternakan, program MBG juga memicu pertumbuhan UMKM yang menjadi pemasok, penyedia jasa logistik, dan sektor pendukung operasional program MBG. Rencana dan proyeksi programnya sudah terlihat. Tentu perlu penyempurnaan untuk peningkatan kualitas program, dan implementasinya.
Menurut Lis yang terpilih bersama wakilnya Drs. H. Raja Ariza, M.M. dengan raupan 68,92 persen suara masyarakat Tanjungpinang pada Pilkada 2024 lalu, beberapa program strategis nasional terlaksana dengan baik di Kota Tanjungpinang. Tertundanya program kerja pasangan Lis – Raja akibat defisit anggaran, terutama dari sektor infrastruktur, terbantu oleh implementasi program prioritas nasional.
Salah satunya adalah dengan dimulainya pembangunan lima kampung nelayan di Penyengat, Senggarang, Kampung Bugis, Dompak, dan Sei Jang dengan total anggaran sekitar Rp 19,079 miliar. Di sektor pendidikan, infrastruktur pendidikan yang juga akan terlaksana di Tanjungpinang adalah pembangunan Sekolah Rakyat dengan nilai sekitar Rp 240 miliar, dan revitalisasi gedung sekolah termasuk bangunan SD di Penyengat senilai Rp 20 miliar.
“Dengan kemampuan fiskal daerah dari APBD yang terbatas, kita akui ada beberapa program pembangunan infrastruktur daerah yang tertunda. Namun, kita juga patut mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo – Gibran, karena program strategis nasional terlaksana di Tanjungpinang dan tentunya menjadi penopang pembangunan infrastruktur daerah,” sebut Lis.
Keterbatasan APBD juga tidak membuat pasangan Lis – Raja berdiam diri. Melalui beberapa kali kunjungan kerjanya ke beberapa kementerian, wali kota mengajukan usulan pembangunan jalan penghubung dari Pelantar 2 menuju ke Pelantar KUD. Tujuannya agar akses, dan mobilitas perekonomian serta perdagangan di pusat pasar Tanjungpinang lebih tinggi. Serta, kawasan kota lama Tanjungpinang kembali menjadi pusat perdagangan di Pulau Bintan seperti pada masa keemasannya dulu.
Wali kota juga membawa usulan pembangunan infrastruktur rumah sakit, dan revitalisasi kolam renang Dendang Ria ke pusat. Direncanakan, mulai tahun 2027 usulan tersebut dapat direalisasikan. Dan saat ini, Pemerintah Kota Tajungpinang tengah mempersiapkan dukungan administratif untuk merealisasikan usulan sejumlah program yang telah disetujui pemerintah pusat.
Upaya wali kota dan wakil wali kota menyiasati minimnya sumber pembiayaan daerah untuk pembangunan sarana prasarana infrstruktur tersebut, acap menjadi bahan sindiran sejumlah akun anonim di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Lis mengatakan bahwa sindiran, kritikan, dan saran dari masyarakat justru sebagai booster semangat, bahan koreksi dan evaluasi. Selagi kritikan tersebut berdasarkan kondisi aktual dan faktual, Lis – Raja justru menjadikannya sebagai masukan untuk terus berbenah.
“Pada prinsipnya, kami bekerja bukan untuk digembar-gemborkan. Bukan untuk permainan kata-kata. Tapi untuk mencapai hasil yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat Tanjungpinang. Kampung halaman saya sendiri. Tidak terlintas untuk urusan lainnya, apalagi untuk Pilkada nanti yang masih cukup lama. Belum tentu umur kita sampai pada saat itu. Tugas kami berdua, bersama Pak Raja adalah menyelesaikan PR yang cukup banyak,” ungkap mantan Ketua DPRD Kota Tanjungpinang pada awal masa pembentukan Kota Tanjungpinang 2002 silam itu.
Ucapan selamat dan terima kasih atas perjalanan dua tahun kepemimpinan Prabowo – Gibran, juga disampaikan Lis atas terlaksananya program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Tanjungpinang. Yang jumlahnya tahun ini mencapai sebanyak 611 rumah, dari usulan 1.000 unit yang diajukan Lis-Raja ke pusat. Sebuah angka fantastis, yang bahkan tercatat sebagai angka terbanyak pelaksanaan bedah rumah dalam sejarah terbentuknya Kota Tanjungpinang. Selama ini, pembangunan RTLH di Tanjungpinang hanya sekitar 200-an unit. Di tengah minimnya sumber pembiayaan daerah, Lis – Raja justru berhasil mengupayakan perbaikan infrastruktur pemukiman masyarakat.
Dari sektor ekonomi, angka pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang justru menjawab persepsi negatif sekelompok pihak yang mengatakan Lis – Raja tidak berbuat apa-apa. Pada awal kepemimpinan pasangan ini 20 Februari 2025 lalu, pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang tercatat hanya 2,53 persen. Posisinya, kedua terendah di Kepulauan Riau.
Namun di akhir tahun 2025, angka pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang sudah membaik menjadi 4,97 persen. Pada triwulan pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang kembali naik menjadi 5,23 persen. Dan pada triwulan kedua 2026, angka pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang kembali naik menjadi 6,95 persen. Sejumlah program kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Lis-Raja, terbukti mendongkrak dan menggerakkan sektor ekonomi kerakyatan di Tanjungpinang.
Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dapat berjalan sendiri, tanpa adanya intervensi dari Pemerintah Kota Tanjungpinang. Program dan kegiatan yang ditaja pemerintah, terutama kegiataan kemasyarakatan yang bersifat massal, melibatkan peran ekonomi masyarakat secara aktif dan masif. Sebagai satu contoh aktual adalah, kegiatan gerak jalan proklamasi. Tidak sesederhana yang terlihat, kegiatan itu menimbulkan pergerakan ekonomi masyarakat. Perputaran uang terjadi mulai dari usaha perlengkapan, kuliner, sampai pelaku UMKM.
Menurut Lis, keberhasilan itu bukan hanya berdasarkan kinerja wali kota dan wakil wali kota. Tapi juga dukungan dari unsur Forkopimda, seluruh jajaran ASN Pemko, dan dukungan dari masyarakat Tanjungpinang sendiri. Lis memperlihatkan bahwa komunikasi dan kolaborasi lintas sektor mampu menjadi solusi terhadap suatu permasalahan. Sebab tidak mungkin kepala daerah terus menyalahkan kondisi keterbatasan keuangan daerah, hingga tidak bisa berbuat untuk masyarakatnya. Meski Lis sendiri juga mengakui keterbatasan tersebut sangat mempengaruhi pencapaian visi misinya bersama Raja Ariza.
“Dengan segala kondisi yang ada, sementara inilah yang dapat kami bersama Pak Raja lakukan. Soal penilaian, kita serahkan kepada penilaian masing-masing orang. Saya bersama Pak Raja juga bukan tukang sulap, yang dalam waktu 1,5 tahun ini bisa merubah segalanya. Semua perlu proses, dan kami bekerja bukan untuk mengharapkan pujian. Kami berdua ingin menunaikan janji membenahi Tanjungpinang,” ucap Lis. (tf/Dinas Kominfo)
