Zonakepri. Com – Perseteruan dua tokoh berpengaruh meruncing di ujung utara Indonesia tepatnya Kabupaten Natuna Provinsi Kepri.
Kali ini bukan soal program pembangunan atau kebijakan publik, melainkan benturan ego dan harga diri dua tokoh yang sama-sama berpengaruh antara Marzuki S.H., Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPC Partai Gerindra Natuna dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, berhadap-hadapan langsung dengan Raja Mustakin, suami dari Bupati Natuna, Cen Sui Lan.
Genderang Perang Marzuki dan Raja Mustakin kian memanas di Natuna dan tidak ada kata damai diantara mereka.
Tak ada angin tak ada hujan, sebuah komentar di grup Facebook “Sahabat Cermin” memantik bara. Marzuki mempertanyakan pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) yang menurutnya dilakukan tanpa sepengetahuan Wakil Bupati Jarmin Sidik yang juga merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Natuna.
“Ini tidak etis. Kami sebagai partai pengusung harus tahu prosesnya. Wakil Bupati adalah Ketua DPC kami,” ungkap Marzuki saat ditemui di Mapolres Natuna Senin 26/05/2025.
Namun, respons dari pihak lawan tak kalah tajam. Dalam percakapan yang disebut-sebut berlangsung di luar ruang publik, Raja Mustakin diduga melontarkan pernyataan yang menyinggung harga diri Marzuki. “Dia bilang saya tidak tahu diri, tidak tahu ukuran baju. Saya merasa terhina. Saya sudah tanya maksudnya, tapi dia tidak menjawab. Diam itu bukan emas dalam situasi ini,” tegas Marzuki.
Puncaknya terjadi pagi ini. Senin, 26 Mei 2025, Marzuki secara resmi melaporkan Raja Mustakin ke Polres Natuna. Dengan didampingi kader dan pengurus Gerindra serta anggota DPRD Natuna Dedi Yanto dan Dardani.Adapun laporan itu tercatat dengan nomor: LP/B/24/V/2025/SPKT /Polres Natuna/Polda Kepulauan Riau.
“Langkah ini sudah saya konsultasikan ke Ketua DPD Gerindra. Sudah direstui. Dan saya tegaskan tidak ada kata damai,” ucap Marzuki, mantap.
Ketegangan ini jelas menambah dinamika politik Natuna yang kini tak hanya berkutat pada isu pembangunan dan layanan publik, tetapi juga pada konflik personal yang menyeret institusi partai dan keluarga kepala daerah.
Kini publik menanti, apakah kasus ini akan berkembang ke ranah hukum yang lebih dalam? Atau, akan menjadi panggung baru dalam teater politik lokal yang semakin panas menjelang kontestasi 2029?
Yang pasti, satu pesan sudah ditegaskan oleh Marzuki: “Perang ini bukan basa-basi. Ini soal harga diri,”ucapnya. (Zub)
