Jakarta,Zonakepri-Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepri melakukan audiensi ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan Perikanan guna membahas perihal kelaikan kapal serta BBM subsidi belum lama ini.
Hadir dalam audiensi tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Dr. H. T.S. Arif Fadillah, S.Sos., M.Si bersama Sekretaris Dinas Kelautan Dan Perikanan Kepri Laode M Faisal. SPi, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Mufril Akhyar, SPi, Kepala Cabang Dinas KP Karimun Anwar,SSt.Pi,MH, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri, Ketua Komisi 2 dan Anggota DPRD Provinsi Kepri serta Ketua Himpunanl Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kepri.
Audiensi dihadiri Direktur KAPI dan Direktorat Pengelolaan Pelabuhan Perikanan membahas Sertifikasi Kelaikan Kapal Perikanan dan Pelabuhan Perikanan yang ada di Provinsi Kepri.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri Wahyu Wahyudin menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi Provinsi Kepri diantaranya adalah sertifikat kelaikan kapal dan BBM bersubsidi.
Pada kesempatan ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Arief Fadillah berharap adanya langkah cepat dari Dirjen Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan Dan Perikanan (KKP) RI agar tidak ada kapal perikanan di Provinsi Kepri yang tidak bisa berlayar serta adanya penambahan lokasi pembongkaran ikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pasca Produksi yang tadinya hanya 4 lokasi dan diharapkan ada di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Laode M Faisal menambahkan, kondisi wilayah Kepri yang terdiri dari pulau-pulau. “Jika hanya dilakukan di 4 titik bongkar ikan, maka akan menimbulkan kerugian bagi nelayan, yakni kualitas ikan akan menurun dan biaya bongkar muat akan tinggi,”keluhnya. ***
