Tanjungpinang,zonakepri-Ketua DPRD Provinsi Kepri Nur Syafriadi menilai pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepri selama ini dinilai belum optimal dan belum fokus.
Kondisi di lapangan menunjukkan pembangunan masih belum tuntas di sana sini. Contohnya jembatan I Dompak yang terbengkelai, demikian pusat pemerintahan di Dompak. “Hal ini perlu segera dibenahi dan dilanjutkan,”sebutnya usai rapat paripurna DPRD Provinsi Kepri Selasa 24 September 2013.
Menurutnya khusus untuk jembatan I Dompak harus tuntas sebelum berakhir kepemimpinan duo HMS yakni H Muhammad Sani dan H Muhammad Soeryo Respationo. Untuk itu, jembatan I Dompak yang berada di depan Ramayana Mall menuju Pulau Dompak akan dianggarkan dalam APBD Perubahan Provinsi Kepri selanjutnya akan dianggarkan secara multiyears dalam APBD Provinsi Kepri hingga 2015 mendatang.
Sementara itu, tokoh sentral Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepri (BP3KR) Huzrin Hood melakukan pemotongan tumpeng bersama pejuang Provinsi Kepri di kantor BP3KR di Jalan Hang Tuah Tepi laut Tanjungpinang, Senin 23 September 2013 sempena HUT Provinsi Kepri ke-XI.
Dalam kesempatan itu, Huzrin mengisahkan kepedihannya saat masyarakat Kepri merayakan kegembiraan terbentuknya Provinsi Kepri sementara dirinya dikawal polisi dan penegak hukum menuju penjara kampung Jawa. “Nama Saya dan keturunan cacat sampai kapanpun mulai saat itu,”keluhnya dihadapan pejuang lain. Bahkan, lanjut Huzrin setelah keluar dari penjara pun Saya mencoba masuk BUMD ditolak KTP Saya.
Menurut Huzrin, kantor BP3KR akan dibangun dengan anggaran senilai Rp5 miliar dari APBD Provinsi Kepri. Kantor ini kedepan akan bergabung dengan Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Provinsi Kepri. Khusus kantor BP3KR akan menjadi tempat bagi warga di pulau pulau yang ada di Provinsi Kepri yang berkunjung di Tanjungpinang. “Mereka bisa bertempat tinggal, makan, tidur di kantor ini tidak bayar,”imbuh ketua harian M Buang SH. Diharapkan Buang, Hengky Suryawan akan membantu pembangunan kantor ini menjadi 5 lantai (rul)