Tanjungpinang, Zonakepri-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menggelar workshop II Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
FOLU Net Sink 2030 merupakan sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.
Workshop penyusunan rencana kerja yang pertama digelar pada Maret 2023 lalu, kemudian workshop kedua ini dibuka oleh Kepala Dinas LHK Provinsi Kepri, Hendri di Hotel CK, Kota Tanjungpinang, Selasa (11/7/2023).
Dikesempatan itu, Hendri menyampaikan bahwa sejauh ini Pemprov Kepri sangat berkomitmen penuh dalam mendukung pencapaian dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara nasional.
“Tentunya hal ini juga merupakan instruksi Presiden RI, untuk pengendalian perubahan iklim yang terjadi. Sehingga Pemprov Kepri juga turut, berusaha menurunkan GRK,” ujarnya.
Selain itu, dikatakan Hendri pada umumnya upaya mengurangi emisi rumah kaca dilakukan dari lima sektor, yakni sektor energi, limbah, industri, pertanian, dan kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.
Harapannya melalui workshop II ini, dapat melahirkan strategi-strategi mengurangi emisi GRK di Provinsi Kepri. Sebelumnya sudah ada upaya yang dilakukan elemen masyarakat di Tanjungpinang, seperti kampung iklim.
Sementara Direktur Perbenihan Tanaman Hutan Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kemen LHK, Nurul Iftitah, menyampaikan, workshop kedua ini tindak lanjut dari Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Kepri.
“Jadi inti dari workshop ini adalah dalam rangka persiapan rencana kerja FOLU Net Sink untuk Kepulauan Riau,” katanya.
Nurul menjelaskan, workshop dihadiri perwakilan Pemda se-Kepri, akademisi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Kepri, seluruh kepala BP Kawasan di Kepri, serta LSM.
Workshop membahas sejumlah rencana kerja yang dimatangkan dalam pelaksanaan Workshop II.
“Akan ada tiga kali workshop. Ini adalah workshop yang kedua,”sebutnya.
Disebutkannya melalui workshop maka sejumlah hal telah disepakati dan akan segera ditindaklanjuti. Seperti, pembentukan tim untuk penyusunan SK Gubernur Kepri tentang rencana kerja tingkat Provinsi Kepri.
Selanjutnya mengindetifikasi pemangku kawasan hutan dan lahan di Provinsi Kepri. Penetapan target-target lokasi hutan dan lahan yang nantinya akan dilakukan aksi mitigasi.
Selain itu, dalam workshop tersebut, juga sudah dibahas tujuh rencana aksi mitigasi yang nantinya akan dilakukan di Provinsi Kepri.
Harapannya tujuh rencana aksi yang sudah diputuskan bersama dalam workshop dapat dijalankan baik oleh pemerintah daerah, LSM, dan juga elemen masyarakat lainnya. (Ju)
